Maulana Pimpin Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Kota Jambi – Wakil Walikota Jambi, H. Maulana pimpin rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), bertempat di aula BAPPEDA Kota Jambi, Senin (08/02/21).

Dari hasil kesepakatan rapat, data kemiskinan masyarakat jambi naik mencapai 8,27% dari tahun 2019. Hasil koreksi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Di ketahui tahun 2019 angka kemiskinan 8,12%, dan di tahun 2020 naik sebanyak 0,15%.

Wakil Walikota Jambi, H. Maulana mengatakan bahwa angka kemiskinan terjadi dari dampak pandemi covid-19, hingga pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan.

Oleh karena itu, pemerintah Kota Jambi sudah membagi dua tim, yang di ketahui tim pertama bertugas memberikan bantuan langsung untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

“Bantuan yang di berikan langsung mulai dari bantuan pangan, beasiswa, kesehatan yang mana orang yang tidak mampu sakit tidak perlu bayar. Pengeluaran rumah tangga jadi berkurang, termasuk subsidi gas pengurangan pengurangan beban,” katanya.

Kemudian tim kedua yakni kelompok yang berkaitan dengan peningkatan pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro dan Kecil) mulai dari bantuan permodalan, pelatihan, bantuan gerobak dan lain-lain.

Dalam hal itu, pemkot juga melibatkan Bulog yang di dorong untuk RPK (Rumah Pangan Kita) yang menjamin ketahanan pangan di tingkat RT. Bank Jambi yang ikut serta juga memiliki program prioritas yaitu penanggulangan kredit anti rentenir dengan bunga yang sangat kecil kepada keluarga yang kurang mampu yang akan diberikan bantuan modal tanpa agunan untuk usaha.

“Bagi mereka yang terjebak di dunia rentenir perlahan akan digeser, disini juga ada Baznas juga mempunyai program anti rentenir dan bantuan langsung,” jelasnya.

Maulana berharap dengan penguatan kelembagaan TKPK dalam program penanggulangan kemiskinan agar lebih terarah dan tepat sasaran yang dimulai dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Dinas Sosial yang menjadi databasenya.

“Kita tidak menyangka dengan adanya pandemi covid-19 sehingga target target yang ditentukan di RPJMD turun sampai angka 6. Ini harus kita review, karena tidak mungkin 3 tahun masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota dapat menyelesaikan sampai 6 koma angka kemiskinan,” tutupnya. (Dre)

Sudah dibaca 487