KOTA JAMBI- DPRD Kota Jambi kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pandangan fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Jambi di gedung DPRD Kota Jambi,Pada penyampaian pendapatan tentang kinerja Walikota dan Wakil Walikota Jambi selama lima tahun, sebagian besar Fraksi menyatakan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Jambi selama lima tahun. Terutama utuk bidang infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Namun ada satu catatan yang sebagian besar disorot oleh fraksi yaitu kenaikan tarif PDAM.
Lima fraksi yang menyorot kenaikan tarif PDAM yaitu, fraksi demokrat, gerindra, PKB, PDI dan Hanura. Mereka meminta agar kenaikan ditunda, dievaluasi atau bahkan dibatalkan. Sementara 3 fraksi lainnya yaitu PAN, PPP dan Golkar tidak menyinggung masalah kenaikan tarif PDAM.
Salah satunya disampaikan oleh M. Nasir, ketua DPRD Kota Jambi yang juga juru bicara dari partai Demokrat. Dikatakan Nasir bahwa fraksinya menolak kenaikan tarif PDAM karena memberatkan masyarakat. Apalagi kenaikan tarif sebesar 100 persen. “Kenaikan tersebut dinilainya belum layak dan memberatkan masyarakat. Selain itu juga tidak pernah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPRD Kota Jambi,”ujarnya.
Untuk fraksi lainnya juga menyoroti beberapa hal. Seperti pembayaran honorer guru dan TU sekolah, tenaga kerja, masalah ketua RT, masalah gudang karet, PAD Kota Jambi dan beberapa permasalahan lainnya. (syah)
