Pemkab Batanghari Pasang Spanduk di Lokasi Ilegal Drilling di Bungku, Zamhuri : Harus Ada Solusi yang Tepat

JAMBI – Pemerintah Kabupaten Batanghari melakukan cara persuasif terhadap pelaku ilegal drilling dengan memasang spanduk himbauan larangan pengeboran minyak ilegal yang berlokasi di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari.

Pemasangan spanduk larangan ilegal drilling tersebut, menurut Zamhuri selaku Direktur Eksekutif LSM Sepakat Menjaga Kestabilitas Negara (Sembilan), langkah persuasif yang dilakukan oleh Pemkab Batanghari adalah langkah yang tidak tepat, sama dengan mengajarin anak Taman Kanak-kanak (TK).

“Seharusnya mereka yang bermain disitu, jangan dilakukan pembiaran, langsung di tindak tegas secara hukum, karena pemasangan spanduk itu tidak efektif, ibaratkan cuci tangan dan pagar badan, hanya mengajarkan mereka untuk mengenal gambar dan tulisan di spanduk,” kata Zamhuri saat di konfirmasi, senin (3/10/2022).

Sebenarnya pelaku drilling ini tidak besar, menurut Zamhuri para pelindungi ilegal drilling ini yang lebih besar, dikarenakan mereka dilindungi oleh penguasa.

“Langkah efektif sebenarnya, jangan lindungi para pelaku ilegal drilling, pihak dari pemda, eksekutif dan yudikatif harus bersatu tuntaskan sampai akar-akarnya, karena kalau gak bersatu, tidak bakal selesai-selasai, tidak ada efek jera bagi mereka, karena hasil dari pengeboran minyak itu menjanjikan,” sebutnya.

Lebih lanjut, Zamhuri mengatakan, pemerintah setempat harus lebih jeli lagi terhadap aktivitas ilegal drilling ini, karena faktor ekonomi di wilayah Bungku, banyak masyarakat sekitar yang masih bekerja di pengeboran minyak tersebut.

“Jadi pemerintah harus memberdayakan masayarakat sekitar agar pencarian masayarakat sekitar Bungku tidak bergantung dari ilegal drilling. Perlunya kecerdasan para pemimpin di negeri ini, kalau pemimpin ini cuma mementingkan ego masing-masing, maka ilegal drilling di negeri ini makin besar, tidak ada solusi lain, harus lakukan penegakan hukum,” tegas Zamhuri.

LSM Sepakat Menjaga Kestabilitas Negara (Sembilan) melihat ilegal dirilling secara perspektif demokrasi, bahwa pemerintah harus mencari solusi kebutuhan ekonomi di wilayah yang marak aktivitas pengeboran minyak ilegal.

“Kita melihat negara dan pemerintah ini gagal mencampur tangan dalam memberi kebutuhan rakyat, rakyatnya mencari kebutuhan dengan cara mereka sendiri, ini masalah isi perut, jadi harus ada solusi yang tepat, bukan memasang spanduk himbauan, tapi tidak ada efek jera bagi mereka,” pungkasnya. (*)

Sudah dibaca 529