Gubernur Jambi Zumi Zola Saat Penanda Tanganan Kesepakatan Cegah Kebakaran Lahan Gambut Di Jakarta (30/05)
RAKYATJAMBI.CO – Gubernur Jambi H. Zumi Zola Zulkifli menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Jambi untuk mencegah kembali terjadinya kebakaran lahan gambut. Pernyataan ini disampaikannya pada pertemuan symposium restrasi gambut dan pencegahan kebakaran gambut di Kementerian Kehutanan RI, Jakarta, Senin (30/5). Hadir pada kesempatan ini Kepala Badan Restorasi Gambut RI, Sekjen Kemenristek Dikti. hadir pula para Gubernur langganan kebakaran lahan gambut seperti Kalimatan Barat dan Riau, juga perwakilan dari 11 Universitas yang hadir untuk menandatangani kerjasama seperti Rektor Universitas Jambi, Rektor UGM, Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Rektor Universitas Palangkaraya, dan Rektor Universitas Riau yang melakukan penandatanganan MOU bidang penelitian dan pengabdian masyarakat.
“Kita belajar banyak dari kebakaran hutan dan lahan tahun lalu. Asap telah berdampak banyak sekali, salah satunya ekonomi menjadi kolaps selama dua bulan dan kita tidak ingin terjadi lagi. Maka pada bulan Februari yang lalu kami mengumpulkan pihak-pihak yang berkepentingan mulai dari 3 kabupaten yang memiliki lahan gambut yaitu Muaro Jambi, Tanjab Timur, dan Tanjab Barat. Kami juga Forkompinda dan juga para pengusaha,” ungkapnya.
Ditegaskan Gubernur, komitmen tersebut harus dibarengi dengan disiplin dan kerjasama antar semua pihak. “kami melakukan rekomendasi yang diberikan oleh ibu Menteri, karena belajar dari kasus kemarin, hanya 10% penyebab kebakaran oleh alam. Sisanya karena ulah manusia. Kami telah memberikan sanksi bagi perusahaan yang melakukan pembakaran lahan, dan apabila ada perusahaan yang lalai sehingga menyebabkan kebakaran maka saya sendiri yang akan merekomendasikan untuk dicabut ijinnya,” tegasnya.
Gubernur juga menjelasakan bahwa salah satu program bahwa salah satu program yang akan dilaksanakan pemerintah Provinsi Jambi adalah pengasaan satu eksavator untuk setiap kecamatan. “Salah satu terobosan yang dilakukan adalah melalui program satu eksavator satu kecamatan, dan ini baru dapat dilaksanakan secara maksimal tahun 2017. Dengan adanya program ini diharapakan masyarakat tidak lagi melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan,” ujarnya.
Ia juga menyatakan pemerintah terus melakukan monitoring terhadap perusahaan juga kanal blocking yang ada. “Monitoring terus kamu lakukan dan diharapakan sebelum Agustus sudah selesai. Karena kita harus siap untuk kondisi yang paling buruk, dan yang terutama pemerintah berkomitmen untuk melakukan restorasi dan pencegahan kebakaran lahan gambut, hanya saja masalah klasik yang kami hadapi adalah pendanaan dimana saat ini kita mengalami defisit,” ungkapnya.
Dalam symposium ini Menkopolhukan Luhut Panjaitan menyatakan bahwa masalah lingkungan hidup menjadi salah satu hal penting dimana dibutuhkan team work yang memiliki komitmen untuk melakukan restorasi lahan gambut dan kebakaran hutan. “Masalah lingkungan menjadi salah satu hal penting dimana universitas juga terlibat, lahan gambut memiliki karakteristik dan permasalahannya sendiri terutama dalam hal ketebalan,” jelasnya.
Sementara itu Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dalam sambutan tertulisanya mengingatkan kembali arahan Presiden untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Yang harus dilaksanakan adalah deteksi dini dan pencegahan, pemberian penghargaan dan hukuman, perbaikan dan penataan ekosistem gambut, penegakan hukum, sinergi pusat dan daerah, serta perlunya peninjauan lapangan. “Evaluasi perijinan saat ini sedang dilakukan. Mohon adar daerah jangan memberikan rekomendasi untuk melakukan pelepasan terutama di daerah gambut, karena betul-betul sudah dangat mengamcam keberlangsungan sumber daya alam kita. Jangan lagi ada intervensi-intervensi politik,” ungkapnya.(Adv)
