H. Muslim bersama Dr. Ir. H. A. R. Sutan Adil Hendra, MM
JAMBI – Gebrakan Dr. Ir. H. A. R. Sutan Adil Hendra, MM mengedor pemerintah pusat, saat dia menduduki jabatan pimpinan Komisi X DPR RI periode pertama (2014-2019-red) dari Senayan agar guru honorer diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara atau ASN, beberapa hari terakhir menjadi tranding topic di berbagai media, baik itu media cetak, elektronik maupun media online.
Wajar, jika politisi senior Partai Gerindra akrab disapa dengan singkatan SAH tersebut mendapat perhatian dari awak media, menyusul upaya legislator dari Dapil Provinsi Jambi yang kini duduk di Komisi IX DPR RI ini diamini oleh pemerintahan Jokowi – Makruf Amin,
lewat rencana pengangkatan satu juta guru honor menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.
PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
Membaca berita angin segar untuk para tenaga guru honorer yang sejak lama sudah diperjuangkan oleh SAH bakal diangkat jadi PPPK, memicu Anggota DPRD Kota Jambi, Komisi IV bidang Pendidikan dan kesehatan, H. Muslim untuk berkomentar. Politisi Partai Gerindra utusan warga Kecamatan Alam Barajo di Parlemen Tanah Pilih Pusako Batuah tersebut menyatakan, melihat perjuangan pimpinannya di partai itu memang pantas jika SAH selama ini dijuluki bapak pendidikan. “Beliau sudah dikenal sebagai bapak beasiswa, bukan rahasia umum lagi beribu anak sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA bahkan perguruan tinggi tertolong biaya pendidikannya lewat beasiswa yang dibawa pimpinan kami pak SAH ke Provinsi Jambi yang kita cintai ini, ” ungkap H. Muslim, yang akrab disapa HM, kepada wartawan media ini Kamis pagi 23 September 2021.
Selama SAH menjabat Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi, dan Anggota DPR RI dua periode kata HM, dirinya bersama dengan anggota dewan lainnya harus diakui selalu mendapat pressure dari yang bersangkutan sebagai petugas Partai Gerindra agar bisa berbuat untuk masyarakat. “Benar kata beliau mumpung kita masih menjabat kita punya banyak kesempatan berbuatlah untuk masyarakat, tinggalkan kesan yang mengesankan. Jadi kalau rapat mitra kerja saya jangan heran kalau nada saya sering tinggi karena saya juga ada tekanan dari pimpinan partai memperjuangkan aspirasi konstituen saya, ” tegas HM.
Dikutip dari media online beritajambi.co, Sebelumnya, saat menjadi pimpinan Komisi X DPR RI periode 2014 – 2019 lalu, dan Muhadjir Effendi sebagai Mendikbud. SAH merupakan anggota DPR yang getol memperjuangkan nasib para guru honorer di Indonesia untuk menjadi PNS. Dimana hal ini sudah menjadi tekad yang kuat dari SAH untuk memperjuangkan nasib guru mengangkat kualitas hidup mereka.
Perjuangan anggota Fraksi Partai Gerindra ini juga merupakan wujud dari cita – cita Prabowo Subianto untuk mengangkat SDM bangsa Indonesia melalui pendidikan bangsa yang merata dan berkualitas.
Waktu itu persoalan administrasi dan tes penyaringan menjadi kendala bagi para guru honor untuk menjadi pegawai PPPK. Padahal SAH mengusulkan agar guru honor yang telah mengabdi bertahun-tahun sampai puluhan tahun, seharusnya tidak perlu tes, apalagi sampai harus mengikuti Test Wawasan Kebangsaan (TWK) yang kontraversial seperti KPK.
” Saya melihat pengabdian mereka yang begitu panjang seharusnya diapresiasi dan diberi penghargaan dengan mengangkat mereka menjadi pegawai PPPK tanpa perlu tes,” ungkap SAH saat itu diberbagai kesempatan memperjuangkan nasib para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut.
Sehingga ketika saat ini ada rencana pemerintah untuk mengangkat para guru honorer sebagai PNS, bapak beasiswa Jambi ini menyambut baik rencana pengangkatan satu juta guru honor menjadi pegawai PPPK. Kebijakan ini menurutnya, dapat memberikan kepastian para guru honor dalam menjalankan profesinya yang telah digeluti selama bertahun-tahun bahkan ada yang sampai puluhan tahun.
Dalam hal ini SAH menilai, profesi guru hakekatnya adalah pengabdian atau panggilan jiwa, mereka bukan pencari kerja. Itu sebabnya, meskipun dengan honor seadanya mereka menjalani profesi itu dengan keiklasan dan kesungguhan bahkan di daerah-daerah terpencil.
” Kebijakan untuk mengangkat satu juta guru honor menjadi pegawai PPPK, menjadi momentum memberi penghargaan pada jutaan guru honor yang tanpa lelah terus mengabdi dalam dunia pendidikan. “Kita harus berterima kasih atas jasa, waktu dan tenaga mereka,” ungkap SAH di sela – sela rapat konsinyering Komisi IX dengan Mitra Kerja (21/9) kemarin.
Karena menurutnya mengangkat mereka sebagai pegawai PPPK akan memberi kepastian bagi masa depannya agar pengabdian mereka dalam dunia pendidikan lebih pasti lagi. Sehingga dunia pendidikan kita kualitasnya akan lebih baik dan pada akhirnya akan meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing. (*/opi)
 dari Senayan agar guru honorer diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara atau ASN, beberapa hari terakhir menjadi tranding topic di berbagai media, baik itu media cetak, elektronik maupun media)
