Proyek Box Culvert di Menhul Tak Bertuan

881 views

MUARASABAK-Proyek pembuatan box culvert di Jalan Lintas Jambi – Kuala Tungkal, tepatnya di Desa Sungai Toman, Kecamatan Mendahara Ulu, tidak diketahui statusnya bersumber dari mana. Pasalnya, di lokasi tidak terlihat keterangan papan proyeknya dan diperkuat lagi dengan keterangan dari pihak desa dan kecamatan mengatakan tidak tahu dengan asal usul proyek tersebut.

Sarjuna, Camat Mendahara Ulu saat dikonfirmasi Senin (06/11/2017), mengatakan, Bahwa secara pribadi dirinya belum mendapatkan laporan terkait kegiatan proyek tersebut dan dirinya juga tidak mengetahui tentang status proyek itu.”Secara pribadi saya belum menerima laporan tentang kegiatan proyek itu. Apakah dari pihak pelaksana sudah mengirim surat pemberitahuan ke Kecamatan, sampai saat ini saya juga belum mendapatkan laporan dari staf saya,” Ucapnya

Hal senada pun disampaikan oleh Sudir Hamzah selaku Kades Sungai Toman, Sampai detik ini pihak pelaksana proyek tersebut belum melaporkan ke Kantor Desa, “Sampat detik ini kami belum menerima laporan terkait kegiatan itu, mungkin proyek tersebut dari pusat, karena Jalan Lintas Jambi – Kuala Tungkal masuk dalam wewenang pusat,” Imbuhnya

Namun dari keterangan Alfonsus selaku konsultan pengawas saat ditemui di lokasi mengatakan, bahwa proyek tersebut bersumber dari dana APBN dan pelaksana proyek itu adalah PT Abun Sendi. Terkait papan proyek dirinya mengakui sudah memasangnya di Simpang 35 Kabupaten Muarojambi.
“Proyek ini bersumber dari dana APBN dan papan proyeknya kemarin sudah kami pasang di simpang 35, karena proyek ini ada dibeberapa titik di jalan lintas jambi – kuala tungkal,” Kilahnya

Ketika ditanyai mengenai pagu anggaran proyek tersebut, dirinya selaku konsultan pengawas tidak mengetahui nominalnya.”Kalau soal itu saya tidak tahu berapa nominalnya, silahkan datang saja ke kantornya langsung di Jambi untuk mengetahui hal itu,” Tambahnya

Mengetahui hal tersebut, Arie Suriyanto Pemerhati Kebijakan Publik, menanggapi perihal tersebut, menurutnya mengacu kepada UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, seharusnya pihak pelaksana harus memasang papan proyek demi transparansi pengelolahan anggaran negara dan Arie menyayangkan kepada pihak pelaksana tidak melapor kepada pemerintah setempat.”Demi transparansi dalam pengelohan uang negara, baiknya pihak pelaksana harus memasang papan proyek, kenapa harus ditutup-tutupi, kalau pekerjaannya profesional tidak perlu takut dan seharusnya pihak pelaksana harus berkoordinasi dengan pemerintah setempat, agar ketika pelaksanaan dilapangan bisa berjalan dengan baik, minimal ketika terjadi permasalahan dilapangan, sedikitnya pemerintah setempat bisa membantu,” Tukasnya (Hen)

Comments

comments

Penulis: 
    author

    Posting Terkait