Tanjung Jabung Timur, Rakyatjambi.co – Rumah Sakit Pratama Rantau Rasau yang diresmikan pada 4 September 2024 dengan prosesi megah, kini menjadi sorotan tajam. Berlokasi di SK 28 Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, fasilitas kesehatan ini diharapkan menjadi solusi layanan medis bagi masyarakat. Namun, realitasnya, berbagai permasalahan mencuat hanya beberapa bulan setelah beroperasi pada November 2024.”Anggaran Besar, Masalah Menanti” RS Pratama Rantau Rasau dibangun menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023 dengan total anggaran mencapai Rp 66 miliar. Rinciannya meliputi biaya perencanaan Rp 650 juta, pembangunan fisik Rp 43,4 miliar, jasa pengawasan Rp 1,1 miliar, dan pengadaan alat kesehatan (alkes) sebesar Rp 21 miliar.
Namun, pengadaan alkes menuai kritik karena beberapa alat disebut memiliki spesifikasi serupa dengan yang sudah dimiliki Puskesmas. “Jika alat-alat ini sama dengan yang ada di Puskesmas, maka ini pemborosan anggaran,” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.
Pemerintah diminta transparan terkait urgensi pengadaan alat tersebut, termasuk alasan spesifikasi dan distribusi. Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait.”Kerusakan Konstruksi Mengkhawatirkan” Pasca operasional, kerusakan bangunan mulai terlihat. Kebocoran atap beton, dinding retak, hingga kolom dan plat beton yang rusak menjadi keluhan utama. Salah satu temuan mencolok adalah toilet di IGD yang tidak berfungsi karena instalasi pipa tidak sesuai standar, bahkan tanpa septic tank.
Direktur RS Pratama mengakui masalah ini, tetapi solusi konkret belum diberikan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Ernawati, mengungkapkan bahwa pihak rekanan telah diberi peringatan untuk memperbaiki kerusakan. Namun, tanggapan dari kontraktor, PT Belimbing Sriwijaya bersama KSO PT Bukit Telaga Hasta Mandiri, masih minim.”Audit dan Kritik Pengawasan” Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat potensi kerugian negara sebesar Rp 795 juta. Meski sebagian dana telah dikembalikan kontraktor, publik menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah daerah.
Ernawati menjelaskan, kerusakan tidak tampak saat serah terima di musim kemarau, tetapi mulai terlihat di musim hujan. Kendati demikian, akses media yang dibatasi oleh rumah sakit memicu kecurigaan publik terhadap transparansi pengelolaan.”Desakan Publik untuk Transparansi “Masyarakat meminta pemerintah daerah segera mengatasi masalah konstruksi dan memastikan pelayanan kesehatan yang layak. Selain itu, pemeriksaan mendalam oleh lembaga seperti BPK dinilai penting untuk menghindari potensi penyimpangan anggaran.
Apa yang awalnya menjadi kebanggaan daerah kini berubah menjadi sumber kekecewaan.Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur didesak mengambil langkah tegas untuk memperbaiki kondisi RS Pratama Rantau Rasau dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Catatan Khusus Kerusakan serius pada RS Pratama Rantau Rasau menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya pengawasan proyek besar demi pelayanan publik yang optimal. (Rudi)