Laporan Wartawan rakyatjambi.co, Eko wijaya
rakyatjambi.co, KUALA TUNGKAL- Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar),Dr. Ir. H. Safrial, MS menutup operasional rumah sakit yang berkedudukan di Desa Terjun Gajah, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjabbar.
Hal ini dilakukan bupati mengingat pemasukan dan pengeluaran operasional rumah sakit yang direncanakan menjadi rumah sakit spesialisasi penyakit jantung itu tidak lagi seimbang.
Bukannya untung, Keberadaan bangunan megah Rumah Sakit yang menghabiskan dana Rp 25 miliar dari APBD Tanjabbar itu justru membuat Pemkab merugi.”Jadi rumah sakit Terjun Gajah itu pengeluarannya itu Rp 300 juta, sementara pemasukannya Rp 60 juta pertahun, kan merugikan kita. Makanya saya bilang, untuk sementara kita kembali lagi ke puskesmas CSR dari PetroChina,”tutur Bupati kepada Halo Jambi, Rabu (18/01/17).
Bupati menyebutkan, saat ini Pemerintah Kabupaten Tanjabbar tengah mengajukan pembentukan BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten) di Kabupaten Tanjabbar kepada pemerintah pusat. Jika pengajuan ini disetujui, Kata Bupati, pihaknya akan mengubah fungsi rumah sakit Terjun Gajah yang sudah terlihat seperti bangunan tua tak terawat itu menjadi rumah sakit rehabilitasi narkoba.”Ini yang masih kita perjuangkan,”kata Bupati.
Safrial menjelaskan, di dalam rumah sakit rahabilitasi tersebut akan disediakan fasilitas berjenjang, jika penggunanya pelajar maka ada tingkatan mulai dari pelajar SD, SMP dan SMA.”Dibelakang rumah sakit itu kalau jadi mungkin ada semacam BLK. Jadi orang orang yang kita rehab ini bukan hanya dia duduk termenung, kita latih dia bekerja,”tandas politisi PDI Perjuangan ini.
Sementata itu, Ketua DPRD Tanjab Barat, Faizal Riza mengaku sangat mendukung rencana Bupati Safrial untuk mengalihfungsikan rumah sakit Terjun Gajah menjadi pusat rehabilitasi pecandu narkoba.”RS Terjun Gajah yang akan dialih fungsikan sebagai pusat rehabilitasi pecandu Narkoba merupakan hal yang baik. Tetapi RS Terjun Gajah merupakan aset Pemkab, jadi harus ditindaklanjuti dengan benar. Sebenarnya Pemerintah Daerah bisa mengelola itu, tidak perlu dibawah BNN asal kita memiliki tenaga ahli,” tutur Politisi Gerindra ini.
