rakyatjambi.co,KUALA TUNGKAL- Tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemkab Tanjab Barat diminta melakukan kajian analisis dan pemetaan, terkait kebutuhan guru dan tenaga kesehatan di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal ini dimaksudkan guna mengetahui angka kekurangan dan kebutuhan guru di tiap sekolah demikian pula tenaga kesehatan di tiap puskesmas maupun pustu.
Perintah ini langsung diutarakan Bupati Tanjab Barat DR. IR. H. Safrial, MS.” Saya minta Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan bersama BKP-SDM untuk membuat kajian analisis dan pemetaan terkait kebutuhan guru dan tenaga kesehatan di Tanjab Barat,”kata Bupati.
Menurut Bupati, hal ini dilakukan untuk membenahi pendidikan dan layanan kesehatan serta mengetahui angka kekurangan dan kebutuhan guru di tiap sekolah demikian pula tenaga kesehatan di tiap puskesmas maupun pustu.” Dengan dilakukan pemetaan tersebut, maka akan terlihat di sekolah mana yang betul-betul kekurangan guru, guru apa yang dibutuhkan. Apakah guru kelas, guru Mapel. Kemudian akan diketahui pula di sekolah-sekolah mana terdapat penumpukan guru,” ulasnya.
“Jika ini terdata dengan baik maka Pemkab mempunya data base yang jelas terkait penyebaran guru dan tenaga kesehatan. Kalau ini dilakukan insyaallah semua anak murid mendapatkan perlakuan pendidikan yang sama,” tutur Bupati.
Untuk itu dikatakan oleh Bupati, perlu segera ditindaklanjuti dalam upaya meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang adil dan merata di Kabupaten Tanjabbar. Bahkan Bupati khawatir kekurangan guru tersebut, dapat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Tanjabbar.
Disamping itu, Bupati Safrial, juga menegaskan seluruh OPD agar tidak mudah mengeluarkan atau memberikan rekomendasi permohonan pindah tugas staf, apakah guru, medis ataupu staf PNS lainnya tampa mengkaji aspek kebutuhan dan cadangannya.” Sekira alasannya hanya pindah tugas karena orang tua sudah tua, itu rasanya tak begitu utama, sudah barang tentu orang tuanya lebih tua dari dia,” tegas Safrial.
Kemudian sebut Bupati, proaktif dan ketegasan kepala sekolah juga dibutuhkan, jika sekolah kelebihan guru sudah seharusnya disampaikan ke Pemkab untuk dilakukan re-distribusi ke sekolah-sekolah yang masih kekurangan guru.
Selanjutnya dibutuhkan komitmen dan niat dari para guru dan tenaga kesehatan untuk mengimplementasikan janji sebagai abdi negara “SIAP DITEMPATKAN DI MANA SAJA”.”saya rasa itu komitmen dan janji awal ketika melamar jadi PNS,” tegas Safrial.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjabbar Martunis Yusuf, S.Pd, M.Pd mengatakan bahwa Tanjabbar masih kekurangan sekitar 500 guru tingkat SD dan SMP. Diakuinya, untuk memenuhi kebutuhan Guru saat ini, pihaknya masih dibantu oleh guru dari tenaga honorer
Berdasarkan Rekap data guru di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun Ajaran 2016/2017, kekurangan Guru mencapai 89 persen dengan rincian Guru SD 77 persen sedangkan Guru SMP 12 persen.
Sementara berdasarkan rekap data ijazah terakhir TP 2016/2017 Semester 2 sebanyak 3.046 orang dengan rincian Guru SD berstatus PNS 1.414 orang dan non PNS 862 orang sedangkan guru SMP PNS sebanyak 436 dan non PNS 334 orang.
Kekurangan guru tersebut terdiri dari beberapa jurusan, diantaranya guru kelas, guru agama dan penjas. Ia juga mengakui jika kekurangan guru itu salah satunya dari penyebaran guru yang belum merata disamping setiap tahunnya ada yang pensiun. (eco)
