Sedikit Pendapat Akhir Fraksi RNR 

117 views

Yudi Hariyanto EY: Diduga ada Konspirasi Pimpinan DPRD dan Sekwan telah menghilangkan hak konstitusi

MUARASABAK, RJC – Paripurna  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur) agenda penyampaian pendapat akhir Fraksi-Fraksi DPRD atas laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap pertanggungjawaban Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pelaksanaan Anggaran Pendapatan pelaksanaan APBD Tahun 2021, di Gedung DPRD, Selasa 21 Juni 2022.

Pendapat akhir Fraksi Restorasi Nurani Rakyat (RNR) DPRD Kabupaten Tanjab Timur setelah membaca dan mempelajari laporan Banggar memberikan sedikit pendapat yakni 7 pendapat karena waktu singkat untuk menelaah ungkap Yudi Hariyanto EY membaca.

Bedasarkan peraturan DPRD Kabupaten Tanjab Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata tertib DPRD pasal 65, Banggar mempunyai tugas dan wewenang hurp D, melakukan penyempurnaan Ranperda tentang APBD berdasarkan evaluasi gubernur bersama TAPD. Hurup E melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disampaikan Bupati.

Mengutip kalimat yang disampaikan dalam sambutan bupati dalam rapat paripurna penyampaian tanggapan eksekutif atas pemandangan fraksi-fraksi DPRD, atas Ranperda tentang pelaksanaan APBD Tahun 2021 sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 77 Tahun 2021 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan yang tertuang dalam bab VII poin A ayat 1 Sub D menyatakan, “Bahwa persetujuan bersama Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD dilakukan paling lama 7 bulan setelah tahun anggaran berkahir. Artinya para pimpinan DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Banmus, masih bisa memberikan pertimbangan serta ruang kepada fraksi RNR untuk ikut membahas Ranperda dengan menunda pembahasan sampai anggota fraksi RNR yang hanya 1 orang di Banggar selesai mengikuti acara Rekerna  Partai yang pelaksanaannya dimulai tanggal 15-18 Juni 2022”.

Berdasarkan surat ketua DPRD kepada anggota Banggar yang kami terima pada tanggal 15 Juni, perihal pembahasan Ranperda trntang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2021. Terlampir jadwal pembahsan Ranperda antara Banggar TAPD dan OPD Kabupaten Tanjab Timur. Yang mulai harinKamis 16 Juni sampai Minggu 19 Juni 2022. Pada kesempatan ini Fraksi RNR sangat merasakan dan menyatakan bahwa saudara pimpinan dan Sekwan telah melakukan diskriminasi kepada Fraksi RNR atau kami duga ada konspirasi yang telah menghilangkan hak konstitusi, kami atas nama fungsi melekat yang dimiliki sebagai wakil rakyat yang tergabung dalam fraksi. Hal ini dapat dilihat dari pembahasan 32 OPD dan 11 kecamatan yang harus selelsai dalam dua hari. Dengan alasan salah satu fraksi akan melakukan Raker pada hari Sabtu 18 Juni 2022. Alangkah bijak jika saudara pimpinan dan Sekretariat menuda serta malanjutkan pembahasan dihari berikutnya sehingga anggota fraksi RNR dapat mengikuti walau hanya satu hari, fraksi RNR mengingatkan semoga kedepannya tidak terjadi lagi. Karena Fraksi RNR mempunyai hak dan kewajiban sebagai mitra pemerintah yang selalu berusaha konsisten memberikan masukan konstruktif demi mengawal visi misi Merkayat jilid 2.

Fraksi RNR Mendukung dan meminta pihak kejaksaan serius menangani proses hukum dugaan penyimpang desa Se_Kabupaten Tanjab Timur serta tidak ingin masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pihak kejaksaan karena dianggap lamban dan kurang serius menidaklanjuti laporan masyarakat.

Fraksi RNR menyyangkan pimpinan Banmus yang sudah dua tahun berturut-turut tidak menjadwalkan dan Banggar tidak pernah membahas laporan pertanggungjawaban keuangan BUMN PT Bumi Samudra Perkasa dan Meminta kepada pimpinan agar menjadwal pembahasan tindaklanjut hasil Audit BPK sesuai dengan amanat Konstisusi.

Tahun 2021 terdapat silpa Sebesar Rp.151.720.237.630,81, Fraksi RNR menyarankan agar kegiatan yang tertunda pelaksanaannya dan kegiatan yang sudah ada perencaannya agar menjadi prioritas, termasuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dwngan pemulihan ekonomi masyarakat dari sektor Perkebunan, perikanan dan Pertanian serta kunci pendapat akhir Fraksi RNR juga meminta kepada Dinas PUPR agar melanjutkan dan menyelesaikan peningkatan jalan oprit jembatan wilayah timur yang hanya dikerjakan 140 Meter pada tahun 2020 lalu. (4N5)

Comments

comments

Penulis: 
    author

    Posting Terkait