Sekda : Penanggulangan Kemiskinan Prioritas Provinsi Jambi

Tekankan Data Kemiskinan Harus Valid

Jambi – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Drs.H.M.Dianto,M.Si mengemukakan, Pemerintah Provinsi Jambi menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas melalui perubahan RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 dengan menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 7,40 persen pada tahun 2021. Hal tersebut dikemukakan Sekda saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2019, yang berlangsung di Aula Mayang Mangurai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi, Kamis (10/10).

Sekda menekankan bahwa data kemiskinan harus valid, yang sangat bermanfaat bagi program penanggulangan kemiskinan.

“Kita semua mengetahui, penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas nasional dan Provinsi Jambi juga menjadikan penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas. Pekerjaan ini tidaklah mudah, karena memerlukan sinergi lintas sektor dalam menanggulangi kemiskinan, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat,” ujar Sekda.

Sekda menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan, seperti jaminan kesehatan, pemberian beasiswa, serta bantuan keuangan ke desa-desa, dan berharap program tersebut bisa memberikan manfaat seoptimal mungkin, sesuai dengan desain dan arah yang telah ditetapkan.

“Pelaksanaan program penanggulan kemiskinan juga penting dan strategis dalam mendukung pencapaian beberapa tujuan SDGs (Sustainable Developments Goals). Misalnya Program Keluarga Harapan (PKH) telah berhasil dalam pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, peningkatan capaian indikator pendidikan dasar, peningkatan kesetaraan gender, serta pengurangan angka kematian ibu dan bayi,” jelas Sekda.

Sekda menegaskan, data kemiskinan memiliki peran sentral dalam menentukan efektifitas program penanganan kemiskinan karena kemiskinan bersifat dinamis, sehingga memerlukan updating data secara periodik guna menghindari atau mereduksi adanya inclusion error atau exclusion error dalam menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat miskin.

“Saya mengharapkan seluruh kabupaten/kota dapat mendukung alokasi anggaran dalam verifikasi dan validasi data terpadu program penanggulangan kemiskinan. Semoga, melalui sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan, baik dari APBN, APBD, Dana Desa, swasta dan masyarakat, percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jambi dapat kita wujudkan bersama,” pungkas Sekda.

Kepala Bidang SDM Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bappeda Provinsi Jambi, Sri Hartati,SE,MM menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jambi serta merumuskan kebijakan dalam penanganan dan perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat miskin.

“Kita juga mengharapkan, kegiatan ini dapat memperkuat komitmen dan pemahaman dari pejabat yang memiliki kewenangan di daerah dalam mendorong alokasi anggaran dalam verifikasi dan validasi data terpadu program penanggulangan kemiskinan,” kata Hartati.

Pada kesempatan tersebut, Sekda memberikan secara langsung penghargaan dari Gubernur Jambi terkait pelaksanaan PKH yang terdiri dari beberapa kategori, yaitu:

1. Kategori Dana Sharing Terbaik Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi,

a. Terbaik Pertama Kota Jambi

b. Terbaik Kedua Kabupaten Merangin

c. Terbaik Ketiga Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2. Kategori Graduasi Mandiri Terbanyak Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi,

a. Terbaik Pertama Kabupaten Batanghari

b. Terbaik Kedua Kabupaten Kerinci

c. Terbaik Ketiga Kabupaten Muaro Jambi

3. Kategori Verifikasi dan Validasi Terkait Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi,

a. Terbaik Pertama Kabupaten Kerinci

b. Terbaik Kedua Kabupaten Merangin

c. Terbaik Ketiga Kabupaten Bungo