Laporan wartawan surya kurniawan
rakyatjambi.co, SAROLANGUN–
Peralihan pengelolaan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi Jambi, menjadi perbincangan hangat, sebab kebijakan tersebut bakal menuai pro dan kontra di tengah masyarakat maupun pemerintah daerah.
Diantaraya terkait nasib tenaga honorer, jika Pemprov tidak mampu membiayainya bisa saja adanya pemutusan kontrak, dan menimbulkan masalah baru ditengah masyarakat.
Sementara itu Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun ada 238 tenaga honorer yang tersebar di seluruh SLTA yang ada dalam Kabupaten Sarolangun, sehingga membutuhkan anggaran sebesar Rp 2,3 Miliar pertahun untuk membayar gajinya.”
Bisa saja kita sedikit hemat, namun perlu kajian yang lebih mendalam, sebab selain sangat dibutuhkan, juga masa pengabdiannya lumayan lama, belum lagi kompetensinya, “ujar H Lukman Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun.
Lukman berharap pada instansi terkait untuk tetap mengakomodir tenaga honorer tersebut, dan melanjutkannya bekerja di sekolah yang bersangkutan, walaupun ada evaluasi setidaknya dipindahkan ke sekolah yang masih membutuhkannya. “Seharusnya memang dilanjutkan namun apabila para tenaga honor di lakukan pemutusan kontrak, dan dilakukan perekrutan baru tentu akan lebih semakin repot, ” tandasnya.
