Ali Kepala Bappeda : Semacam modal dasar dan pekerjaannya mengarah kemana alias peta masalah isu – isu Tanjabtim
MUARASABAK- 72 Isu strategis dilontarkan pada acara Seminar dan Workshop. Masing-masing isu itu terdiri 28 isu sosial budaya, 20 isu ekonomi dan 24 isu lingkungan.
Pembahasan isu ini menghadirkan tim tenaga ahli dari Unja Jambi yakni Dr Ir Hutwan Syarifuddin MP dan Prof Dr H M Rahmad SE ME pada Selasa pekan lalu di Kantor Bappeda.
Workshop ini juga digelar dalam Rangka melaksanakan tahapan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) perubahan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) 2016- 2021.
Adapun isu sosial budaya yakni terjadinya degradasi nilai – nilai adat dan budaya serta kearifan lokal, ketertiban organisasi masyarakat dalam pembangunan daerah belum optimal, penyebaran tenaga kesehatan berkualitas yang belum merata, belum optimalnya pelayanan kesehatan oleh dokter specialis di fasilitas yankes rujukan (RS), penyebaran tenaga pendidik yang belum merata, masih didapati daerah endemis malaria dan DBD, pelayanan publik disektor kesehatan dan pendidikan belum optimal, pengangguran cenderung meningkat, kesenjangan sosial semakin meningkat, lemahnya pemahaman masyarakat akan lingkungan hidup yang sehat dan lestari, masih didapati kekerasan dalam rumah tangga, terbatasnya akses terhadap permodalan pada sektor pertanian,peternakan dan perikanan, masih kurangnya tenaga penyuluh pertanian profesi di tingkat kecamatan, kurangnya penyuluhan pertanian akibat promosi kestruktural dan pensiun, masih didapati penduduk miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan, masih ditemukannya perkawinan dibawah 20 tahun, jumlah pegawai berkurang akibat pensiun, penataan dan penyimpanan arsip yang masih belum baik, pemberdayaan masyarakat desa masih minimal, bea siswa diperlukan untuk anak didik yang tidak mampu, peningkatan kerjasama dengan PTN dan Daerah (KAD), masih terdapat konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan, minimnya kawasan wisata relegius, belum semua puskesmas terakreditasi, belumnselesainya tapal batas wilayah dalam kabupaten, daerah pesisir rentan kasus stunting, tingkat pendidikan masyarakat masih rendah dan timpang tindih kepemiliki tanah milik masyarakat.
Isu Ekonominya infrastruktur lebih fokus kepada jalan, jembatan, air bersih, sanitasi dan listrik, nilai tukar petani masih kecil (dibawah 100), pengembangan kawasan sentra produksi belum optimal, belum optimalnya pengelolaan potensi pariwisata, penerapan teknologi untuk peningkatan produksi, pengembangan tanaman kopi dan nanas terutama eks lahankebakaran sawit, kawasan agroinduatri belum ada, pengawasan perdagangan belum optimal, potensi munculnya ritel modern, perlindungan terhadap UKM, pelayanan perizinan dikecamatan belum optimal, potensi sarang walet belum termanfaatkan karena perdagangannya sulit terpantau, potensi budaya tambak belum optimal, potensi sektor pertanian belum dimanfaatkan secara optimal, konektivitas antar desa dan kecamatan belum terhubung seluruhnya, informasi komoditas pertanian masih belum tersedia online, belum optimalnya pengelolaan dan pemasaran komoditas unggulan daerah, masih terdapat blankspor area, terbatasnya sarana dan prasarana teknologi pertanian yang dapat dimanfaatkan mutu hasil pertanian dan terbatasnya sarana pendukung pasar.
Isu Lingkungannya penegasan hukum terhadap perusak lingkungan hidup masih lemah, jalan dan jembatan didapati masih rusak, pintu air kurang terawat, kerusakan kawasan hutan akibat perambahan hutan kebakaran lahan dan gambut, perubahan ekosistem dan banyaknya kanal yangbrusak terutama didaerah pasang surut, belum ada strategi mengatasi dampak kebakaran gambut setiap tahun, overlaving status kawasan hutan dengan kawasan budidaya, pendayaginaan nilai ekonomi kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati, penangkapan ikan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan, alih fungsi lahan dari pertanian tanaman pangan kelahan perkebunan sawit, kemungkinan kemarau panjang, krisis air dan anomali cuaca, belum maksimalnya pemanfaatan daerah aliran sungai, masih rendahnya kualitas sanitasi lingkungan dan permukiman rumah tangga, ruang terbuka hijau perlu dibangun, TPA (sampah) belum tersedia di ibukota kecamatan, peralatan damkar masih kurang, pasar sehat masih belum tercapai, penurunan kualitas air sungai, minimnya IPAL komunal untuk mengatasi air limbah rumah tangga, labor LH masih kekurangan SDM dan peralatan serta belum terakreditasi, pelestarian hutan bakau masih terbatas, masih didapati pemukiman kumuh, belum optimalnya penangan abrasi dan penerapan kawasan hidrologis gambut oleh KemenLHK berdasarkan SK No 130 tahun 2017.
Namun sangat disayangkan kata Arie Suryanto yang juga salah satu peserta acara tersebut, sebanyak 48 undangan Kadis yang hadir hanya kadis pertanian dan perindag camatnya juga cuma 1, selain itu Kepala OPD cuma diwakili, bagaimana mau maju pembangunan di Tanjabtim bila kayak gini, pungkasnya.
Sementara dari salah satu pihak yang tidak hadir beralasan karena tidak ada berkaitan dengan perihal undangan tersebut, dak ada mengenanya dengan isu lingkungan dengan kami nie, tukasnya.
Terpisah Kepala Bappeda Tanjabtim Ali Fahnudin ketika dikonfirmasi membenarkan jika pada acara KLHS tersebut kepala OPD banyak yang tidak datang, para camatnya juga, namun dari semua OPD mengirimkan perwakilannya, terangnya.
Nantinya pada saat kitabmenyusun RPJMD nya, nanti ada lagi kemarin masih tahap awalnya dan mereka sendiri yang akan melaksanakan isu tersebut, bukan kita, sudah tertuang dalam Rentra mereka semuanya, mau tidak mau mereka pasti harus tahu itu, terang Ali.
Longsis kita diangkat 72 isu tersebut namun kita skotlis menjadi 14 isu, karrna masih banyak tahapannya, masih ada bahasanya studio, masih bisa memanggil karena masih ada lisnya, mana OPD yang tidak ada, akan kita panggil orangnya, tambah Ali.
Isu ini merupakan awal dari menyelesaikan masalah yang ada, itu yang harus kita selesaikan, isu ini sudah lama tapi tidak ada target, disini apa isu yang terjadi, apa yang kita selesaikan, tidak mungkin diselesaikan semua dalam waktu yang pendek, papar Ali.
Untuk itu dari 72 isu nanti kita buatkan skala prioritasnya mana yang harus kita selesaikan isu – isu yang ada di Tanjabtim, layak atau tidak dijadikan isu bilamana berdampak atau tidaknya, jelas Ali.
72 Isu paling aktual atau tersaring yang sesuai dengan Tanjabtim yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar yakni isu lingkungan, ekonomi dan sosial, untuk isu tidak ada target hanya saja penyelesaian masalah, itu yang menjadi target mereka, ini juga semacam modal dasar dan pekerjaannya mengarah kemana alias peta masalah isu – isu, pungkas Ali Fahnudin.(4N5)
