Wabup Hairan Ingatkan Badan Kesbangpol Tanjabbar Segera Selesaikan Koflik Lahan Warga 9 Desa dengan PT. DAS

39 views

TANJAB BARAT-Akibat tak kunjung adanya penyelesaian Koplik lahan antara 9 Desa dan PT .DAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, kembali meruncing
pasalnya warga 9 Desa di wilayah Ulu kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor bupati Tanjabbarat,Senin(28/6/21).

Ada berapa item yang di tuntut masyarakat Dalam aksi tersebut, diantaranya menuntut keluarkan rekomendasi tinjau ulang penolakan perpanjangan HGU PT DAS, segera keluarkan rekomendasi ukur ulang HGU PT DAS, kembalikan tanah masyarakat 9 Desa yang telah dirampas PT DAS selama 28 Tahun dan Hentikan kriminalisasi terhadap petani dan aktivis rakyat.

Setelah berapa jam melakukan orasi akhirnya para perwakilan aksi di ajak duduk bersama dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil bupati Tanjabbarat Hairan SH di ruang Balai Pertemuan kantor bupati.

Dalam rapat tersebut berbagai macam persoalan di sampaikan oleh perwakilan ujuk rasa di hadapan Wabup, Asisten dan sejumlah OPD terkait serta pihak PT DAS.

Usai mendengarkan tuntutan para Aksi Unjuk rasa,Wakil Bupati Hairan,mengatakan bahwa sampai hari ini belum ada dokumen dari perusahaan PT DAS yang masuk ke Pemkab Tanjab Barat

“Terkait HGU ini PT. DAS belum mengajukan perpanjangan, PP 26 itu Perusahaan diwajibkan sebanyak 20 % membagikan kepada masyarakat,” ungkap Hairan.

“Kami bisa mengeluarkan rekomendasi kami harus ada surat pemberitahuan dulu, terkait pengukuran ulang kami harus ada pengeluaran Plasma dari PT. DAS,” tegasnya.

Diakuinya, pengeluaran Plasma PT. DAS sebanyak 20 % apakah sudah diberikan kepada masyarakat.

” jangan berbicara dulu mengenai HGU akan tetapi kita tanyakan dulu hak mereka kepada masyarakat.”cetusnya.

Ditambahkannya, pihaknya meminta Kesbangpol agar menyelesaikan permasalahan ini bersama Tim Terpadu seta meminta masyarakat juga menyiapkan data-data terkait permasalahan dengan PT DAS.

“Saya meminta kepada masyarakat untuk menyiapakan dokumen terkait permasalahan dengan PT. DAS dan nantinya kami akan membuat Tim Terpadu guna menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan PT. DAS,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala BPN Tanjab Barat Supriadi, menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada diterbitkan setrifikat HGU.

Sedangkan untuk Permohonan Hak HGU ini yang mengeluarkan Kanwil Provinsi, dan setiap HGU yang diterbitkan harus ada Pola Kemitraan.

Lanjut dikatakannya,jika sampai saat ini Belum ada permohonan perpanjangan HGU PT. DAS.

“Dan yang kedua kami tidak akan membuat perpanjangan HGU PT. DAS apabila masih ada permasalahan dengan masyarakat,” tegasnya.

Terpisah menanggapi terkait Koplik lahan ini Dewan komisi ll dapil Ulu Sutejo SE,saat di konfirmasi Melalui via telepon mengatakan,pihaknya berharap persoalan tersebut dapat di selesaikan secepatnya,karena ini hajat orang banyak.

“kita yakin dan percaya pemkab Tanjabbarat bersama Tim terpadu bisa menyelesaikan nya karena pemkab dan tim terpadu lebih paham dan mengerti tentang penyelesaian tersebut,”ujar politisi Gerindra ini.

 

Bedasarkan data yang di himpun adapun titik lokasi terjadi sengketa antara PT DAS dengan warga 9 desa diantaranya. Desa Penyabungan, Desa Lubuk Terap, Desa Merlung, Desa Badang, Desa Pematang Pauh, Kurahan Pelabuhan Dagang, Desa Taman Raja, Desa Kampung Baru dan Desa Lubuk Bernai.(by/*)

Comments

comments

Penulis: 
    author

    Posting Terkait