JAMBI-Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam penanganan dan pencegahan kumuh mengembangkan kegiatan penghidupan masyarakat antara lain melalui Business Development Center (BDC), dengan mengembangkan produk unggulan dan pendampingan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
Agar lebih memantapkan Program KOTAKU melalui BDC, Selasa (25/7), digelar kegiatan Workshop BDC Program KOTAKU, yang berlangsung di Hotel Aston Jambi.
Ketua Panitia Pelaksana, Muchtalufti, mengatakan workshop ini diharapkan menjadi pembelajaran dalam proses perencanaan dan pelaksanaan BDC. Serta terbangungnya komitmen semua pihak melalui rekomendasi terhadap perbaikan dan keberlanjutan Program BDC.
“Peserta kegiatan workshop pembelajaran BDC ini terdiri dari unsur pelaku di provinsi (PU PERA), Konsultan Pendamping KOTAKU, Bappeda, Dinas Koperasi sosial dan ketenagaan Kerja, Dinas Industri dan Perdagangan, dan Balai POM Jambi, Forum BKM Kota Jambi dan instansi/lembaga lain yang terkait dengan bidang UMKM,”jelasnya.
Sementara itu, Manager BDC Kota Jambi, Mugni, menjelaskan,
pengembangan BDC fungsinya terutama untuk memberikan layanan kepada kelompok usaha mikro kecil dan menengah, mulai dari peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, manajemen usaha, akses keuangan maupun akses terhadap pasar lokal maupun internasional,dll.
“Saat ini BDC “ Kajang Lako Berjayo “ Kota Jambi sudah mulai berjalan dan berada pada tahap perkembangan. Perkembangan BDC masih dalam tahap awal dengan beberapa keterbatasan yang ada, baik pada aspek kelembagaan (termasuk SDM) dan aspek program (usaha) lembaga,” jelas Mugni.
Dikesempatan yang sama, Tim Leader Program KOTAKU, Bagus Giri Purwo, juga menjelaskan program BDC ini yang telah memasuki tahun ke 3, berdasarkan progres pemanfaatan BLM menunjukkan bahwa pemanfaatan dana belum optimal dilaksanakan di seluruh kota/kabupaten, secara nasional baru mencapai 43 persen.
Sedangkan fasilitasi BDC dalam pengembangan komponen usaha BDC seperti fasilitasi usaha KSM masih 26 persen. Berdasarkan indikator kesehatan keuangan BDC sampai Juni 2017, secara nasional tingkat likuiditas keuangan BDC masuk kategori memuaskan 689.23 persen, rentabilitas ada pada kategori buruk sebesar -12.23 persen solvabilitas keuangan memuaskan 12.60 persen, sedangkan aktifitas keuangan BDC masuk kategori buruk 0.08 persen. Adapun perkembangan kelembagaan BDC yaitu peran komite, pengelola BDC, dan dukungan pemerintah daerah secara umum masih belum optimal.
“Kita inginnya pemerintah berperan dalam program BDC ini. BDC ini memberikan bantuan kepada pelaku UKM yang usahanya macet. Makanya peran pemerintah harus ada,”kata Bagus.
Sementara itu, Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Masrizal, sangat mendukung semua yang dilakukan oleh Program KOTAKU.
“Kita siap mendukung semua kegiatan KOTAKU. Apalagi, kegiatan workshop ini untuk memberikan pengetahuan kepada seluruh pelaku usaha untuk menjadi lebih baik lagi,” harapnya.(syah/adv)