TANJABBARAT–Dua Kepala Keluarga (KK) yang sebelumnya menempati rumah bantuan untuk para nelayan yang dibangun dengan dana APBN, memilih untuk mengembalikan kunci rumah ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar). Kedua kepala keluarga itu mengembalikan kunci rumah setelah melalui verifikasi ulang, memang mereka dinyatakan tidak layak menerima.
Menyikapi hal tersebut,H.Bakri anggota DPR RI dapil jambi, mengapresiasi sikap dua kepala keluarga yang legowo mengembalikan yang bukan haknya,mengingat ada warga yang di prioritaskan, sesuai dengan programnya perumahan nelayan. “Sikap seperti ini patut kita contoh jika kita ekonominya sudah baik ada baiknya diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkannya, ” ungkap Bakri.
Selain itu, Bakri juga berterimakasih atas ketegasan pemerintah daerah untuk memilah mana yang berhak mana yang tidak. ” Saya sangat sadar, ini bukan pekerjaan mudah bagi pemerintah daerah menindak hal tersebut,akan tetapi itu perlu dilakukan.karena kita harus mengikuti aturan, jika tidak bisa bisa pemerintah daerah yang diprotes Masyarakat, ” beber Bakri.
Ia juga berpesan kepada pemerintah daerah, untuk ke depan agar lebih teliti lagi dalam memverifikasi data penerima bantuan apapun bentuknya, sehingga kejadian serupa tidak terulang, tutur politisi PAN yang juga gencar memperjuangkan bedah rumah untuk masyarakat tidak mampu. (yop).
