Laporan wartawan surya kurniawan
rakyatjambi.co, SAROLANGUN–Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sarolangun, Iskandar menyakini Sarolangun tidak mengalami penundaan pemanfaatab Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah pusat.
Seperti diketahui, banyak provinsi /kabupaten kota Se-Indonesia, termasuk Pemprov Jambi dan beberapa kabupaten lainnya terkena penunandaan DAU karena kebijakan menteri keuangan untuk menekan devisit APBN. “Kalau Sarolangun tidak kena (penundaan DAU),” ungkap Iskandar.
Meski begitu, Iskandar mengakui Sarolangun tetap mengalami penundaan anggaran oleh pemerintah pusat, tapi itu terjadi disektor Dana Bagi Hasil ( DBH), jumlahnya sebesar Rp 22 Milyar. “Tapi jumlah itu bisa kita tutupi dengan PAD,” jelasnya.
Dengan demikian, lanjut dia, di Sarolangun tidak perlu dilakukan rasionalisasi anggaran. “Tidak ada yang kita pangkas, semua aman. Karena walau pun ada penundaan dari sektor DBH tapi kan bisa ditutupi, “ujar Iskandar.
Iskandar menjelaskan, penundaan DAU terjadi, salah satu penyebabnya karena pusat melihat banyak anggaran belum terserap dan masih mengendap di kas daerah. “Kalau anggaran kita cepat kita alokasi kan. Seperti dana desa, begitu masuk cepat kita kucurkan ke desa, agar mereka segera kerja. Tidak mengendap anggarannya, ” jelas iskandar.
