JAMBI–Pengelolaan anggaran yang bersumber dari keuangan negara sangat rentan terjadinya penyimpangan, akhir-akhir ini ramai di perbincangkan adalah Dana Desa (DD) berbagai pihak terus menyuarakan agar anggaran tersebut digunakan tepat sasaran, menyusul jumlah dana yang dikucurkan ke masing-masing desa itu
cukup besar.
Salah satu yang menyampaikan sarannya agar pengelolaan DD tepat guna dan tepat sasaran adalah H.Bakri anggota DPR RI dapil Jambi, menurut politisi PAN ini, terkait penyalahgunaan dana itu tidak hanya dapat menimbulkan masalah terhadap pengelolanya saja dalam hal ini kepala desa, namun salah dalam pengunaannya juga bisa menciptakan konflik ditengah masyarakat.
Banyak cara agar terhindar dari berbagai persoalan, baik itu menyangkut masalah hukum maupun gesekkan sosial kata Bakri, selain bisa melaksanakan program sesuai aturan, pengelolaan DD juga harus transparan. “Adakan rapat sebelum melaksanakan suatu kegiatan libatkan BPD, Tokoh masyarakat serta para pihak yang berkompeten lainnya diyakini tidak ada lagi timbul masalah dikemudian hari, ” ungkap Bakri.
Untuk meyakinkan DD dikelola secara benar dan jelas menurut anggota DPR RI dua periode ini ada baiknya pemerintah desa melaksanakan rapat rutin dalam merencanakan program yang akan diterapkan atau bisa diumumkan setiap jumat. “Melalui shalat jumat juga bisa kita umumkan apa saja yang akan dilakukan di desa lebih efektif juga cara ini karena masyarakat semuanya pada kumpul bisa mendengar langsung rencana itu, ” tutur Bakri.
Memberikan arahan dan masukkan kepada Kepala desa diakui pria yang akrab disapa “bang haji” ini berkaitan dengan jumlah anggaran DD saat ini cukup besar digelontorkan oleh APBN atau berkisar 600-800 juta rupiah. “Rencana pemerintah pusat tahun mendatang jumlah DD akan ditambah menjadi Rp 1,5 miliar nah para kades harus memiliki pedoman dalam mengelola dana jangan sampai ada kades yang di Bui akibat DD ini, ” tutup Bakri. (yop)
