Laporan Wartawan rakyatjambi.co, Eko Wijaya
rakyatjambi.co, KUALA TUNGKAL- Pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) menuai kritikan pedas dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Kinerja Dinas Pendidikan dibawah kepemimpin Wahidin selaku pihak yang paling bertanggung jawab di nilai bobrok karna dianggap lalai menjalankan tugasnya.
Samsul Alam, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tanjabbar mengaku sangat menyesalkan sikap Dinas Pendidikan yang secara sepihak melakukan pemotongan TKD guru di bulan Desember 2016 itu.
Ia juga menyayangkan pernyataan Kepala Dinas bersangkutan yang dengan entengnya berujar bahwa pemotogan TKD tenaga pendidik PNS dikarenakan kekurangan uang.”TKD yang selama ini menjadi salah satu tumpuan para guru dalam meningkatkan kesejahteraannya kok bisa kurang, ini harus menjadi perhatian serius Disdik. Disdik ini lalai, Kinerjanya kita pertanyakan,”ujar Samsul Alam.
Dikatakannya, Dinas Pendidikan harus bertanggung jawab serta tidak menganggap remeh persoalan hak para guru yang wajib dibayarkan ini.
Samsul meminta Disdik dan Bagian Keuangan Pemkab Tanjabbar untuk bekerja lebih baik lagi. Menurutnya, jika kekurangan pencairan tunjangan kinerja daerah para guru PNS ini tidak menjadi perhatian serius, maka dikhawatirkan kedepan berdampak terhadap melemahnya kinerja guru sehingga mutu pendidikan di kabupaten pesisir itu diragukan kualitasnya.”Kasihan guru-guru ini, Disdik harus bayar kekurangan itu. Kalau guru kan untuk masyarakat banyak. Kalau TKD nya kurang jangan salahkan nanti kalau mengajarnya bobrok dan anak didiknya menjadi bobrok, ya ini akibat dari kelalaian Dinas Pendidikan. ini harus menjadi perhatian serius,”terang Politikus Partai Amanah Nasional (PAN) ini.
Selain itu, lanjut Samsul, benang kusut persoalan TKD bagi pejuang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu hendaknya menjadi pembelajaran dan bahan intropeksi Dinas Pendidikan dan Pemkab Tanjabbar.”Disdik harus lebih teliti dalam pengajuan anggaran kedepannya, setiap tahun kan pasti ada guru PNS yang naik golongan, nah itu juga harus diperhatikan,naik golongan naik pula tunjangannya,”bebernya.
Lebih jauh Samsul menambahkan, selain bahan untuk intropeksi, penyebab sesungguhnya selain keterbatas uang terkait pemotongan TKD guru PNS yang yang menjadi tranding topik pemberitaan awak media pekan ini itu harus diketahui dan dibenahi, agar kedepan hal serupa tidak terjadi kembali.”Yang menjadi pertanyaannya,apakah benang merahnya ada di Disdik karna minim mengajukan anggaran, atau ada persoalan di bagian keuangan Pemkab, ini yang harus diketahui,”tandas Samsul Alam.
Diberitakan sebelumnya, Tunjangan kinerja daerah (TKD) bulan Desember 2016 untuk Guru dan Staf sekolah berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang selama ini berkarya di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) potong oleh pihak disdik yang bersangkutan.
Sumber disalah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kuala Tungkal, menyebutkan, TKD yang diterima guru dan staf sekolah PNS di bulan Desember 2016 lalu itu dipotong separuh lebih . Menurut sumber, kekurangan TKD ini secara keseluruhan totalnya sebesar Rp 700 juta lebih.”Saya terima tidak seperti biasanya, belum diketahui mas apa alasannya,” kata salah seorang Guru yang meminta namanya dirahasiakan.
Hal yang mengherankan, lanjut sumber, selain dipotong, TKD bulan Desember 2016 ini juga terkesan lambat dalam pembayarannya, pihak Disdikpun selalu melontarkan banyak alasan untuk menutupi kelemahannya.”Dari Rp. 665.000 saya hanya terima Rp. 396.000, banyak nian yang disunat mas,”tambah guru PNS ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Tanjabbar, Wahidin membenarkan adanya kekurangan pembayaran dana TKD ini. Wahidin berdalih bahwa sisa kekurangan dari pembayaran TKD tersebut akan dibayar kembali setelah pihaknya mengajukan anggaran baru di tahun 2017.” Memang ada kekurangan, nanti kita anggarkan
lagi, tapi bukan separuh kekurangannya,”ujar Wahidin mengelak.
Saat disinggung tentang berapa total kekurangan Wahidin seakan enggan untuk berkomentar banyak. Bahkan diri hanya menyatakan akan mengkonfirmasi terlebih dahulu dengan bendaharanya.
Terpisah, Bupati Tanjabbar, Safrial mengaku belum mengetahui soal kabar kekurangan pembayaran TKD untuk guru dan staf sekolahan ini.” Nanti saya akan panggil kadis nya, cek dulu apa sebab nya bisa kurang begitu,” beber Bupati.
