Diduga Nota RPJMDes & RAPBDes

809 views

Dijadikan Proyek BPMPD
BeritaDuo.com – BANGKO-Minimnya kemampuan Kepala Desa (Kades) serta perangkatnya dalam membuat Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2015, yang menjadi syarat pencairan Anggaran Dana Desa (ADD), diduga dimanfaatkan oknum Pegawai di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Merangin.

RPJMDes dan RAPBdes yang seharusnya dikerjakan oleh perangkat Desa, serta dimusyarawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) nyatanya tidak demikian. Justru sebaliknya, disusun dan dibuat oleh oknum pejabat BPMPD tapi tidak gratis. Setiap desa yang menggunakan jasa oknum pejabat BPMPD diminta menyetorkan uang yang berkisar Rp. 2 Juta sampai Rp. 3 Juta.

Penelusuran yang dilakukan, hampir setiap desa di Kabupaten Merangin RPJMdes dan RAPBDes nya dikerjakan oleh pihak BPMPD. Hal ini sudah berlangsung dalam beberapa tahun belakangan ini.

Salah seorang Bendahara Desa yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengungkapkan jika mereka menyerahkan pengerjaan RPJMdes ke pihak BPBD demi mempermudah pencairan dana ADD.
Dikatakannya, sebenarnya pihak Desa mampu mengerjakan RPJMDes dan RAPBDes tersebut. Namun, pada saat pengajuan pencairan dana ADD, RPJMDes dan RAPBDes yang telah dibuat pihak desa, selalu ada kesalahan.

‘’Dulu pernah kami kerjakan sendiri, tapi saat diajukan ke BPMPD selalu saja salah. Kami perbaiki lagi tapi salah lagi, perbaiki dan salah lagi. Jadi ada kesan kita dipersulit bila kita yang membuatanya,” ungkap Salah seorang Bendahara Desa, yang minta namanya tidak dicatut.

Pria dengan perawakan sedang ini, mengaku sangat menyangkan sistim birokrasi yang diterapkan oleh BPMPD. Bahkan dia mengaku pernah meminta file RPJMdes yang ke oknum pegawai BPMPD, tapi ditolak dengan alasan yang tidak diketahui.

‘’Rencana saya kalau ada file nya kan tinggal disimpan dalam flasdisck. Sebagai acuan ke depan. Tapi nampaknya tidak mau dikasih pada kita. Mungkin takut kalau kedepan kita yang ngerjakannya,” jelas bendahara yang beberapa waktu lalu juga sudah menyerahkan uang lebih dari Rp. 2 Juta kepada oknum pegawai BPMD.

Sumber lainnya, yakni salah satu Kades juga meminta agar identitasnya dirahasiakan juga mengaku hal yang sama. Ia mengatakan  saat penyelesaian syarat pencairan dana desa, dirinya beserta kades lain harus membayar kepada oknum pegawai dilingkungan BPMPD agar pecairan dana desa berjalan lancar.

‘’Mau tidak mau, suka tidak suka dari pada tidak bisa mencairkan dana desa, ya terpaksa kami harus ikut permaian dan permintaan orang dalam (BPMPD),” kata Kades tersebut.
Dilanjutkanya permasalahan ini sebenarnya berlangsung lama, buktinya hanya sebagian yang pencairan dana desa mulus, selebihnya bagi desa yang tidak mau mengeluarkan biaya untuk oknum di BPMPD, maka pencairan dana desa tersebut otomatis terlambat untuk tahap awal ini.

‘’Agar dana desa kami bisa cair cepat, oknum yang ada di BPMPD meminta pelicin bayaran buat yang mengurus administrasi pencairan di kantor BPMPD, sebanyak Rp.3 juta,” kata kades sambil memastikan namanya tidak dicatat.

Kalau semua kades memberikan pelicin dalam pencairan seperti diminta oknum pegawai BPMPD tersebut pastilah sebelum lebaran lalu semua dana desa bisa dicaikan karena yang mengurus bahan hingga cair oknum di kantor BPMPD.

‘’Kalau terkait nama oknum yang meminta dan menerima dana dalam penyelesaian administrasi  pencarian dana desa, tidak berani saya beberkan namanya, yang jelas sebagai gambaran yang memainkan pencairan dana Desa tersebut oknum di bidang Pemdes di BPMPD,” katanya.

Kepala BPMPD Merangin Marzuki, saat dikonfirmasi Senin (24/8)  mengatakan, bahwa semua dugaan yang dialamatkan kepada instansi yang dipimpinnya itu tidak benar sama sekali.
Marzuki membantah jika pihaknya yang telah melakukan penyusunan terhadap RPJMDes dan RAPDes tersebut. Dia mengatakan, jika RPJMDes dan RAPDes tersebut disusun sendiri oleh pihak Desa.

‘’Sedikitpun kita tidak ikut campur dalam pengurusan administrasi pencairan dana desa, semuanya tergantung dengan kepala Desa,” jelasnya.

Bahkan, menurut Dia banyak kades yang kesal dengan pihak BPMPD, karena terlambat dalam pencairan dana desa, namun itu bukan kesalahan dari BPMPD, itu karena kades lambat dalam mengurus administrasi pencairan dana desanya.

‘’BPMPD tidak akan mencairkan dana desa tersebut sepanjang pihak desa tersebut tidak melangkapi bahan yang diketahui dan dibuktikan dengan tanda tangan dari BPD, berita acara rapat, serta administrasi yang lengkap, dimana dalam pencairan dana desa ini sepenuhnya merupkan kewenagan kades,” tuturnya.

Dalam pencairan dan desa, Marzuki menjelaskan bahwa BPMPD posisinya hampir sama dengan kosultan, hanya sebatas koordinasi dalam membantu menujuk, membina, membimbing, memperipikasi, dari pencairan dan pelaporan desa.

’Kewenangan dari BPBD sudah jelas, terkait isu dari kades itu semua tidak benar, jika benar adanya dimohon kepada kades untuk membuktikan siapa oknum yang berani berbuat demikian,” ucapnya.

Marzuki mengatakan terkait santernya isu penyelesaian administrasi pencairan dana desa yang di bandrol oleh oknum BPMPD dengan harga Rp. 3 juta, bukan mejadi hal yang asing dimana setiap kali ada pencairan dana desa BPMPD selalu diisukan dengan pembayaran.

‘’Kalau itu memang benar adanya kenapa para kades tidak komplain dengan pihak BPMPD, dimana sepajang berkaitan dengan desa BPMPD akan siap memberikan bimbingan tanpa di pungut biaya,” tuntasnya.

Terakhir dia menambahkan, saat ini untuk pencairan tahap pertama dana desa sebanyak 40 persen masih ada desa yang belum mencairkan dana desa tersebut, karena masih belum menyelesaikan adminstrasi pencairanya.

‘’Padahal di bulan Agustus ini seharunya sudah pencairan 40 persen yang kedua dana desa. Namun itu semua terhambat masalah adminstrasi pencairan mulai dari tingkat desa, seperti APBDes, dan persyratan lainya,” tutupnya. (ZN)

Comments

comments

Penulis: 
    author

    Posting Terkait