Izin Perusahaan Kangkangi Perda

829 views

photomirror_20168515955526

—Laporan Wartawan Rakyatjambi.co, Eko wijaya—

rakyatjambi.co, KUALA TUNGKAL- Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Tanjung Jabung Barat diduga kuat asal dalam hal mengeluarkan izin perusahaan yang beroperasi di Tanjab Barat.

Sistem perizinan di Bumi Serengkuh Dayung Serentak ketujuan itu saat ini sangat memprihatinkan. Hal ini terbukti dengan adanya proses penerbitan perizinan yang masih dapat lolos di zona yang jelas tak sesuai peruntukkannya.

Seperti penerbitan izin Bangunan Panin Bank Di Kota Kuala Tungkal dan beberapa perusahaan pinang di Desa Serdang Jaya dan Desa Pematang Lumut yang diduga kuat menyalahi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjab Barat nomor 12 tahun 2002 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Tanjab Barat no 23 tahun 2001 tentang bangunan karna letak bangunannya bertentangan dengan klasifiikasi Garis Sempadan Bangunan (GSB).

Untuk Bangunan Bank Panin yang berada di jalan kolektor II seharusnya berjarak 10,5 meter dari AS jalan, namun perusahaan Perbankan tersebut malah menjadikan badan jalan sebagai lahan parkir. Mirisnya lagi menurut pengakuan pihak Bank Lahan parkir yang ada telah direstui Dinas Perhungungan Tanjab Barat.

Begitu juga dengan Perusahaan Pinang Di desa Serdang jaya dan Desa Pematang Lumut yang letaknya hanya berjarak kurang lebih 4 meter dari jalan raya, Padahal syarat untuk bangunan Perusahaan yang berada di jalan utama harusnya berjarak 17 meter dari AS jalan.

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Tanjab Barat Suparjo menyatakan bahwa letak bangunan Bank Panin di Kuala Tungkal telah memiliki izin lengkap sejak dirinya belum menjadi kepala Badan BPPT Tanjab Barat. Izinnya dikeluarkan karna letaknya sejak awal berada dekat dengan badan jalan.“Memang kayak gitulah kondisinyo, sebelum sayo disitu (BPPT) bank tu (Bank Panin) sudah ada disitu. Izinnya lah ado. Jadi itulah kondisinya memang kayak gitu, sudah dikeluarkan izinnyo. Lengkap izinnyo.”Ujar Suparjo.

Sementara itu, diungkapkan Suparjo untuk Izin letak jarak bangunan Perusahaan Pinang dari jalan utama yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku bukanlah salah dari pihak BPPT. Menurutnya, BPPT telah mengeluarkan izin sesuai dengan ketentuan yang ada.“Izinnyo ndak seperti yang ado kondisi yang sekarang itu. Itukan nambah nambah dewek didepan itu, yang diizinkan ga sebatas itu. Kalau sampai kedepan itu alangkah bodohnyo kito Ngeluarkan izin.”Ungkapnya.

Secara terpisah Bupati Tanjung jabung Barat Safrial,Ms mengaku telah mewanti wanti BPPT untuk meninjau lebih dahulu lokasi Bangunan perusahaan sebelum mengeluarkan izin.“Saya katakan kemarin dengan Perizinan. Makanya kita lihat dulu apa yang utama didalam perizinan, mungkin jarak, kita lihat nanti, kita tinjau apa yang mengatur jarak itu. Sebetulnya kita bukan mempersulit, kedepan kita ingin atur supaya kita sama sama tertib. Apalagi sudah ada Perda tentang bangunan gedung, Kita akan patuhi itu.” Tutur Bupati Safrial.

Bupati menjelaskan kedepan pihaknya akan betul betul menegakan perda yang ada.” Ya 17 meter dari AS jalan, kalau kedepan kita akan tegakan perda, nanti kita sambil berjalan, sambil persuasif,” tandasnya.

Comments

comments

Penulis: 
    author

    Posting Terkait