Kinerja Forum CSR Tidak Efektif, Perusahaan Mangkir

275 views

Hanya Petrochina yang saja yang menjalankan rekomendasi usulan kegiatan Pemda, 53 perusahaan tergolong mangkir dari regulasi yang ditetapkan

 

 

MUARASABAK, RJC – Kinerja Tim TanggungJawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan tidak maksimal, dan, dipertanyakan publik, hal ini dibuktikan ketidakmampuannya menggalang dan mensinergikan perusahaan yang terdata dan terdaftar dalam forum CSR untuk tunduk dan patuh terhadap kesepahaman terhadap regulasi Perda Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) no.13 tahun 2013. Hanya Petrochina saja yang menjalankan usulan kegiatan dari pemerintah. Perusahaan lainnya tidak pernah menjalankan usulan atau rekomendasi kegiatan dari pemerintah.

Rudi kabid Infrastruktur wilayah Bappeda Tanjabtim menjelaskan per 2020 jumlah perusahaan yang terdata dalam forum CSR (Coorparate Social Responsibilty) 65 perusahaan, namun yang melaksanakan usulan pemerintah itu hanya Petrochina, sedangkan 11 perusahaan  hanya melaporkan kegiatan mereka (menjalankan programnya sendiri, red). Sisanya 53 perusahaan sama sekali tidak menggubris rekomendasi Pemerintah.

Berdasarkan Keputusan bupati nomor  231/2021 tentang pembentukan Tim Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang dikeluarkan per 25 Maret 2021. Yang mengatur pelaksanaan CSR perusahaan dapat bersinergi dengan pemerintah agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program pemerintah. Tujuan lainnya agar perusahaan bersama pemerintah dapat bersinergi menjalankan misi demi tercapainya Visi Tanjabtim.

Sekretaris Bappeda mengatakan, “Pengelolaan CSR sendiri, uang tidak masuk ke kita (Pemerintah), tetapi mereka langsung melaksanakan kegiatannya. Bappeda itu hanya menginput kebutuhan masyarakat saja dan menyampaikan ke perusahaan- perusahaan”.

Sekretaris Bappeda mencontohkan seperti pengelolaan CSR Petrochina ya, setelah kita menginput kebutuhan warga, kemudian kita sampaikan ke Petrochina yang juga dilaporkan ke SKK Migas baru dilaksanakan kegiatan tersebut.

Nah, berdasarkan payung hukum Perda 13/2013 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, maka Pengelolaan CSR sekarang dibawah koordinasi DPMPTSP. Dari jumlah perusahaan yang tergabung di forum CSR sudah terjadi perubahan.

“Jika per 2020 jumlah perusahaan di Tanjab Timur sebanyak 65 perusahaan, untuk 2021 silahkan tanyakan ke DPMPTSP, karena tupoksi ada di sana, ” Pungkasnya.

Masih kata Rudi kabid Infrastruktur wilayah, terkait dengan ketidaktundukan sebagian besar perusahaan, dengan tupoksi di DPMPTSP, sesuai amanat regulasi yang ada bisa melakukan sanksi. “Bisa saja diberikan sanksi pembekuan ijin, bagi perusahaan yang tidak patuh”.

Penanaman modal ada di sana kan, jadi mereka (DPMPTSP, red) sangat paham, sebagai ketua Tim Pengelolaan Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Realisasi Pelaksanaan CRS Perusahaan

Realisasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial perusahaan yang berada di kabupaten Tanjung Jabung Timur tergolong gagal, hal terlihat dari laporan pelaksanaan yang di input oleh Bappeda.

Disampaikan Rudi kabid Infrastruktur Wilayah, hanya ada 12 perusahaan yang melaporkan kegiatan sosial, dari jumlah itu hanya Petrochina yang menjalankan usulan pemda.

Laporan pelaksanaan CSR selama satu tahun (2020) sebagai berikut:

Jika ditilik dari total pelaksanaan CSR di tahun 2020  sebesar Rp.2.822.819.922,- mengalami penurunan drastis jika dibanding dengan tahun 2019. Dimana pada tahun 2019 jumlah dana yang dikucurkan sebesar Rp. 4.223.404.670,-

Kondisi yang demikian, Rudi kabid infrastruktur wilayah tidak bisa memberikan jawaban dan belum pernah melakukan evaluasi atas penyebabnya kenapa dananya turun dan banyak perusahaan yang mangkir.

Persoalan turunnya angka CSR dan banyaknya Perusahaan yang mangkir, mendapat respon keras dari Mahrup pimpinan DPRD Tanjab Timur, bagi perusahaan yang tidak patuh aturan, agar mendapatkan sanksi.

“Perusahaan Tidak patuh aturan, agar mendapatkan sanksi,! Tegasnya.

Generasi Baru Pengelola CRS

Sejak diterbitkannya keputusan bupati nomor  231 tahun 2021 tentang pembentukan Tim Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang dikeluarkan per 25 Maret 2021,  berada di tangan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu) sebagai ketua pelaksana.

Eduard kepala DPMPTSP melalui selulernya, membenarkan pergeseran nomenklatur pelaksanaan pengelolaan CSR dari Bappeda ke DPMPTSP.

Kita memiliki kiat dalam pengelolaan CSR, salah satunya dengan menggunakan aplikasi digital, dibuat link data pelaksanaan tersebut yang bisa di akses oleh publik. Kemudian kita akan lakukan pendekatan-pendekatan ke perusahaan agar pro aktif dalam pelaporan pelaksanaan tanggungjawab sosial mereka.

“Masih ada di situ Bappeda karena leading sektor rencana kerja, nah mekanismenya masih sama OPD dan masyarakat memasukan proposal ke DPMPTSP, “Jelasnya.

Persoalan yang krusial sebetulnya regulasi yang summir terkait besaran (prosentase) CSR. Dan, variable penghitungannya tidak jelas. Tetapi kami (DPMPTSP, red) sebagai stakeholder yang menangani akan memaksimalkan  kekuatan untuk meningkatkan besaran CSR, dan sinergitas perusahaan dengan pemerintah dengan kesamaan tujuan/visi pemerintah kabupaten Tanjabtim. (4N5)

Comments

comments

Penulis: 
    author

    Posting Terkait