JAMBI – Komisi IV DPRD Kota Jambi melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Inspektorat, Dinas Pertanian dan BKPSDMD terkait Pengaduan Tenaga Non ASN yang tidak masuk pendataan. Seperti kita ketahui bersama bahwa syarat yang bisa terdata adalah honorer K2, minimal honor satu tahun pada 2021, umur minimal 20 tahun dan maksimal 55 pada Desember 2021, gaji APBN/APBD/ BOS untuk tenaga pendidik dan kependidikan. Rabu (19/10/2022)
Pendataan ini bukan pengangkatan PPPK melainkan sebagai pemetaan untuk membuat kebijakan pemerintah pusat.
Sementara untuk honorer BLUD, cleaning servis, penjaga keamanan tidak masuk pendataan dan dialihkan menjadi outsourcing.
Inilah hasil isi pokok- pokok dari rapat dengar pendapat oleh komisi IV DPRd Kota Jambi. (*/red)
Comments
- Tweet
- Tweet
Dinas Pertanian dan BKPSDMD Gelar RDP Komisi IV DPRD kota Jambi Bersama Inspektorat
Posting Terkait
![Permalink ke Gubernur Al Haris: Cinta Tanah Air Sebagian Dari Iman]( "Permalink ke Gubernur Al Haris: Cinta Tanah Air Sebagian Dari Iman")
Muara Bulian – Gubernur Jambi Dr. H. Al
![Permalink ke Dokter Ahli Bedah Siloam Hospital Jambi Berikan Wawasan Tentang Penanganan Wasir]( "Permalink ke Dokter Ahli Bedah Siloam Hospital Jambi Berikan Wawasan Tentang Penanganan Wasir")
JAMBI – Hemoroid, atau yang lebih dikenal sebagai wasir,
![Permalink ke Wagub Sani: Pemuda Muhammadiyah Harus Peka Terhadap Perkembangan Zaman]( "Permalink ke Wagub Sani: Pemuda Muhammadiyah Harus Peka Terhadap Perkembangan Zaman")
Sungai Penuh – Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani,
 dengan Inspektorat, Dinas Pertanian dan BKPSDMD terkait Pengaduan Tenaga Non ASN yang tidak masuk pendataan. Seperti kita ketahui bersama bahwa syarat yang bisa terdata adalah honorer K2, minimal honor satu tahun pada 2021, umur minimal 20 tahun dan maksimal 55 pada Desember 2021,)
