MUARASABAK, RJC – Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan rapat paripurna masa sidang II tahun 202- 2021 dalam hal menyampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2020 (20/4/21).
Dari 5 Fraksi DPRD Tanjabtim yakni Fraksi PAN, PDI – Perjuangan, Golongan Karya (Golkar), Bulan Bintang Indonesia (BBI) dan Restorasi Nurani Rakyat (RNR).
Fraksi PDI- Perjuangan menyorot tajam Kinerja TAPD dan OPD terkait LKPj Bupati 2020. Disampaikan M Guntur S Pi, Rekomdasi secara Umum terus menegaskan untuk catatan dan rekomendasi yang disampaikan Pansus DPRD segera ditindak lanjuti, kepada seluruh OPD untuk berkomunikasi, koordinasi secara intensif antar OPD maupun dengan Mitra kerja di DPRD agar Program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan sehingga sasaran yang dicapai dapat terealisasi, tepat waktu dan memberikan azaz manfaat yang seluas-luasnya menuju Tanjabtim “Merakyat”.
Terkait PAD dimasing-masing OPD segera ditingkatkan dengan cara pendataan ulang wajib dengan melibatkan Stakeholder terkait sehingga dapat menjelaskan potensi menjadi sumber PAD, OPD mampu berinovasi dan kreatif dalam mencari peluang dan mengola serta mengembangkan potensi sumber pendapatan baru, masih terdapat OPD dalam penyajian data realisasi fisik dan keuangan dan data pendukung lainnya belum secara lengkap dan akurat sehingga pembahasan menjadi lamban, untuk pembahasan kedepan data secara lengkap dan benar.
Rekomendasi Khusus untuk Bidang Pemerintahan dan Hukum
Untuk mensosialisasikan peraturan daerah ke Masyarakat, karena merupakan landasan dalam proses pelaksanaan pembangunan, sehingga masyarakat dapat mengetahui hak untuk ikut serta dalam proses pembangunan Tanjabtim. Menginventarisir dan merevisi peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan undang- undang dan aturan yang berlaku, juga tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan Tanjabtim. Membentuk tim khusus dalam penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dengan PT Kaswari, agar tidak terjadi gejolak yang berkepanjangan ditengah masyarakat.
Bidang Ekonomi Pembangunan
kepada OPD terkait untuk segera menertibkan usaha galian C atau galian tanah mineral bukan Logam dan batuan yang tidak memiliki izin, serta memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang memanfaatkan bahan galian dari perusahaan yang tidak memiliki izin untuk kegiatan pembangunan pemerintah daerah. Dinas Penanaman Modal dan PTSP agar berkoordinasi dwngan OPD terkait ditingkatkan pengawasan serta evaluasi terhadap izin yang tidak melaksanakan prosedur dan ketentuan serta pelaksanaan kewajiban dikeluarkan izin tersebut berpedoman peraturan dan UU berlaku.
Terhadap maraknya tempat usaha pembelian sawit atau lebih dikenal loading ramp yang tidak memiliki izin, dinilai Pemkab Tanjabtim terkesan adanya pembiaran tanpa ada tindakan tegas, hal ini terbukti masih ada beberapa yang tidak memiliki izin dan pernah menindak dan penyegelan oleh Pol PP tapi tekesan tebang pilih dalam menegakan aturan dan kalaupun hal ini terus dibiarkan terus menerus bukan tidak mungkin akan muncul usaha-usaha baru yang tidak memiliki izin.
Terkait Pupuk Subsidi kepada tim pengawas untuk melakukan tindakan tegas jika terjadi penyimpangan didistributor, penyalur atau pengecer dan juga kelompok tani fiktif. Lahan LP2B penyusunan signifikan agar OPD terkait untuk segera melakukan upaya pencegahan alih fungsi lahan serta merevisi perda LP2B yang sudah tidak sesuai. Dalam memberikan bantuan kemasyarakat benar- benar selektif serta mebuat regulasi atau aturan baku aebagai pedoman kelengkapan persyaratan untuk dapat bantuan.
PAD Dinas Perikanan yang belum pernah mencapai target dari Tahun 2015 hingga 2020, hal ini menunjukan inovasi dari OPD terkait dalam pencapaian target pendapatan, kiranya dapat berkoordinasi dengan Perikanan Provinsi Jambi serta melakukan kerjasama dengan BBAT Jambi dalam meningkatkan Produksi Benih Ikan dan menyayangkan sikap Dinas Perikanan yang tidak mendamping pansus II pada saat konsultasi ke Dinas Perikanan Provinsi Jambi dan Balai Benih Ikan Taman Anggrek (BBTA), hal ini menunjukan kurang seriusnya OPD tersebut dalam upaya peningkatan pendapat khusus dibidang budidaya.
Dinas Perkim untuk lebih mengoptimalkan kinerja SPAM dengan peningkatan status menjadi PDAM dan Dinas PUPR dinilai tidak mampu bekerja secara baik dan profesional, karena dinilai ada beberapa kali gagal lelang Tahun 2020 dan 2019 banyak kegiatan yang tidak terlaksana. OPD terkait untuk selalu meningkatkan kwalitas beras dan bekerjasama dengan BPTP jambi dalam melakukan kajian dan penelitian
Bidang Kesejahteraan Rakyat
Dalam bidang kesejahteraan masyarakat secara konprehensip perlu adanya sinkronisasi diantara dinas terkait untuk dapat meningkatkan hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan baik secara kwalitas maupun kwantitas sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat.
OPD terkait untuk melakukan inventarisasi Peskesmas, Pustu dan Polindes untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat diwilayah masing- masing dengan melengkapi sapras, sehingga pelayanan kesehatan terutama masyarakat yang kurang mampu bisa lebih baik. Terkait insentif tenaga kesehatan yang ada di RSUD Nurdin Hamzah yang sering terlambat dan perkalian yang sering berubah, agar kiranya dapat memberikan standar khusus pembagian insentif sesuai aturan dan tepat waktu. Terus meningkatkan pelayanan RSUD Nurdin Hamzah terutama masyarakat kurang mampu dan merasakan terlayani dengan baik.
Terkait data keluarga miskin dan tidak mampu, untuk diperbaiki dan di update secara kontinyu dengan melakukan pendataan sampai ketingkat RT sehingga pemberian bantuan benar-benar tepa sasaran. Pengelolaan pengurus pasar untuk segera dievaluasi dan pengurus benar – benar bertanggungjawab demi mendapatkan haail PAD yang optimal.
Dinas LH agar melakukan penimbangan sampah setiap hari sebelum dibuang ke TPA agar volume sampah di Tanjabtim bisa terukur, selain itu pengelolaan limbah sampah yang ada di TPA agar ada pemilahan sampah organik dan non organik.
Meski banyaknya sorotan yang disampaikan Fraksi PDI- Perjuangan, dapat menerima LKPj Bupati Tanjabtim 2020.
Fraksi BBI disampaikan Ahmad Fadillah, SE memberikan apresiasi kepada seluruh OPD dan instansi terkait yang mana rata-rata penyerapan anggaran yang sangat tinggi pada anggaran tahun 2020, ia berharap lanjutkan program kegiatan, pelayanan pablik yang belum maksimal dapat ditingkatkan, masalah transportasi yang menyangkut ekonomi masyarakat agar segera diatasi.
Fraksi RNR disampaikan Joyo Kamin merekomendasikan, terjadinya lonjakan kasus yang terkonfirmasi positif covid-19 akhir-akhir ini berbagai kecamatan untuk memutus mata rantai penularan covid-19 meminta kepada Bupati selaku ketua satgas untuk lebih tegas dalam tindakan terkait penegakan aturan protokol kesehatan dan juga kepada dinas kesehatan agar ada langkah strategis dan inovasi dan gerakan masyarakat sehat (GEMAS) yang sudah mentradisi namun memudar.
Fraksi RNR juga meminta Dinas Pendidikan dan pemuda untuk dapat mengoptimalkan seperti hak pendidikan yang layak bagi lembaga pendidikan.
Fraksi PAN disampaikan oleh Ernawati merekomendasikan mempercepat ketersediaan infrastruktur umum secara merata dan berkeadilan, memaksimalkan dalam tindak lanjut temuan BPK RI perwakilan Jambi dan memberikan sangsi kepada perusahaan yang lambat mengembalikan temuan, badan keuangan daerah agar meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah terutama melalui pajak mineral bukan logam dan batuan serta retribusi .
Kemudian Bappeda diharapkan kedepannya lebih dititik beratkan pada pencapaian sehingga dampak dari suatu pembangunan dapat dirasakan langsung oleh rakyat, dinas perkebunan dan peternakan untuk lebih selektif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat , Dinas Parawisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga terus menggali beberapa indikator dan terus mengembangkan potensi kualitas parawisata yang dapat dijadikan potensi PAD.
Fraksi Golkar disampaikan Alam Bakri merekomendasikan dan berharap agar struktur pelaporan LKPj disampaikan secara lebih terperinci dan komprehensif berpedoman kepada PP 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah kami pandang perlu dan penting dan arah kebijakan program yang mempertimbangkan aspek khusus keunggulan wilayah atau aspek spesial seperti disektor perikanan dan pertanian, perkebunan yang mencerminkan keunggulan lokal sebagai wilayah maritim dan agraris.
Dikesempatan yang sama, Plh Bupati Tanjabtim Sapril, S.IP atas nama Pemerintah Kabupaten Tanjabtim menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Tanjabtim.
“Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh anggota DPRD Tanjabtim, khususnya pimpinan dan Pansus LKPj Bupati yang telah melaksanakan pembahasan dan menanggapi LKPj kami ini. Sehingga nantinya dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi Pemkab Tanjabim ke depan,” tukasnya.
Sapril, S.IP pun juga menyadari bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemkab Tanjabtim masih terdapat kekurangan di dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu tentunya diharapkan masukan positif dari DPRD Tanjabtim demi pembangunan ke arah yang lebih baik lagi. “Sehingga dengan itu, hal-hal yang telah dibahas dan dievaluasi tersebut dapat memberikan manfaat bagi Tanjabtim dan masyarakat Sepucuk Nipah Serumpun Nibung,” terangnya.
Ia menjelaskan, LKPj ini diharapkan juga dapat menjadi bahan evaluasi kinerja Pemkab Tanjabtim oleh DPRD dan masyarakat Tanjabtim terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Sehingga dengan laporan ini akan dapat ditentukan arah kebijakan Pemkab Tanjabtim untuk tahun anggaran berikutnya.
“Saat ini kita masih berjuang menghadapi pandemi Covid-19. Maka dari itu, di samping melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebarannya kita juga berharap dukungan seluruh warga Tanjabtim untuk senantiasa mentaati protokol kesehatan (prokes) Covid-19.
Rapat paripurna yang dilangsungkan di Ruang Serbaguna Kantor DPRD Tanjabtim ini dipimpin Ketua DPRD Mahrup, Wakil Ketua I Saidina Hamzah, SE, Wakil Ketua II Gatot Sumarto, SH, Sekretaris Dewan, Syafaruddin, S.IP dan para Anggota DPRD Tanjabtim serta unsur Forkompimda serta Stakeholder terkait dan sejumlah kepala OPD di Lingkup Pemkab Tanjabtim. (4N5)
