MUARASABAK, RJC – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah selesai melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati anggaran Tahun 2020.
Adapun masing-masing Pansus DPRD merekom sebanyak 78, terdiri dari Pansus I sebanyak 26 Rekom, Pansus II 20 Rekom dan Pansus III sebanyak 32 Rekom.
Pansus I di sampaikan Tri Astuti Handayani
26 Rekom tersebut terdiri dari Dinas Dukcapil terkait Kartu Identitas Anak (KIA) dibawah naungan Kemenag. Dinas Kominfo berkenaan dengan aksek jaringan Internet ditiap Kecamatan dan area Blank Spot. Dinas PMD agar Teknologi Tepat Guna yang ada disalah satu kecamatan untuk dikembangkan di Kecamatan yang memiliki potensi yang sama, BUMDes lebih Inovatif dalam usaha, Tiap desa memiliki Perpustakaan Desa, penyiapan data terlebih dahulu harus dikoreksi sebelum pembahasan. Dinas Perhubungan agar Jembatan Muarasabak masuk dalam Peta Navigasi pelayaran, Berkoordinasi dengan TAPD perihal kebutuhan untuk terlaksananya kegiatan KIR kendaraan sehingga mampu memberikan PAD dan melakukan pengawasan dan penertiban terhadap Portal Liar terkhusus di Kecamatan Muara Sabak Timur.
Badan Kesbangpol diminta berkoordinasi dengan BKPSDMD dalam pemenuhan Kebutuhan Pejabat dan Staf di Kesbangpol dan melakukan pendataan penertiban terhadap Ormas-ormas yang belum memiliki legalitas/badan hukum yang sah. BKPSDMD di rekom terkait rekrutmen PPPK terutama untuk tenaga pengajar dan medis, segera melaksanakan lelang jabatan eselon II yang kosong yakni Dinas Perhubungan dan Kesbangpol serta Aset yabg tidak dapat digunakan diajukan penghapusan. Perputakaan dan Kearsipan Daerah direkom ubtuk berkoordinasi dengan Dinas PMD dalam menumbuh kembangkan minat baca yakni agar setiap desa memiliki perpustakaan desa. BPBD mendapatkan bantuan peralatan dari pusat guna melakukan pencegahan Karhutla dan bantuan lainnya.
Sekretariat DPRD agar TAPD mengakomodir yang diajukan sekretariat DPRD untuk Tahun 2022 terkait lanjutan kegiatan rehab sedang/berat gedung kantor di DPRD. Dinas Pol PP dan Damkar agar memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan penertiban dan penegakan perda hewan Ternak. Inspektorat memaksimalkan dalam melaksanakan tindaklanjut temuan BPK RI Perwakilan Jambi dan memberi sanksi bagi CV/Perusahaan yang lambat dalam mengembalikan temuan atas pemeriksaan. Sekretariat Daerah bagian pemerintah diharapkan selalu berperan serta sebagai mediasi dalam penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan perusahaan, Bagian Hukum dan Perundang- undangan mengupayakan terbentuknya peraturan Daerah/Peraturan Bupati dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat tidak mampu sesuai dengan batas kemampuan yang dimiliki pemerintah kabupaten.
menyoroti Alat berat (Excavator) yang berada di 11 Kecamatan, mengingat usia yang sudah tua dan menilai produktivitas sudah rendah, merekom agar Badan Keuangan Daerah melalui bidang Aset menarik alat berat tersebut dan dilakukan pelelangan dan penggantinya Excavator tipe Sedang sehingga lebih sesuai bagi daerah Tanjabtim serta TPP bagi camat disamakan besarannya dengan eselon IIIa di Sekretariat Daerah.
Pansus II disampaikan Alam Bakri
20 Rekom tersebut yakni Badan Keuangan Daerah agar mengambil langka-langka strategis dalam penyusunan perencanaan anggaran, terkait dengan kegiatan penyediaan sumber daya air dan listrik terutama terkait pembiayaan lampu penerangan jalan umum yang sampai saat ini masih menimbulkan beban, anggaran yang cukup besar sehingga target capaiannya dapat lebih terukur, meningkatkan koorsinasi dengan OPD dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah melalui pajak mineral bulan logam dan batuan serta retribusi, pemakaian kekayaan daerah terutama terhadap kegiatan pembangunan Pemda untuk menggunakan/memanfaatkan bahan galian dari perusahaan yang telah memiliki izin usaha dan alat berat yang berada di kecamatan.
Bappeda untuk mengkoordinir setiap OPD terkait dengan standar penyampaian dokumen pelaporan dalam setiap pembahasan DPRD sehingga dapat kesesuai dan keselarasan data pelaporan antar OPD, Perencanaan pembangunan diharapkan kedepan dalam setiap tahunnya lebih dititik beratkan pada pencapaian /outputnya sehingga dari suatu pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dinas PUPR dalam penyusunan perencanaan anggaran kegiatan agar mengutamakan kegiatan yang telah selesai perencanaannya atau kegiatan yang tidak terlaksana tahun 2020 karena adanya Recofusing anggaran serta gagal lelang.
Dinas Perkim mengoptimalkan kinerja SPAM dengan peningkatan Statusnya menjadi PDAM, Perencanaan anggaran kegiatan pemasangan lampu jalan agar lebih mengutamakan pemasangannya pada titik rawan untuk mengurangi dan menghindari resiko kecelakaan serta menjaga kriminalitas.
Dinas Ketahanan Pangan meningkatkan koordinasi dengan DTPH dalam mengatasi alih fungsi lahan yang saat ini telah mengalami penyusutan dari luasan sebelumnya sebagai upaya menjaga cadangan pangan di Tanjabtim dan mengoptimalkan peran kelompok tani terkait pemasaran produksi pertanian dwngan harga yang maksimal.
Dinas Bunak untuk lebih selektif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat serta perlunya regulasi/aturan yang baku yang dapat dipedomani sebagai kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan bantuan pemerintah.
Dinas Perikanan agar mengambil langka-langka strategis/kajian dalam upaya penyelesaian permasalahan perikanan melalui pengelolaan budi daya ikan air laut sehingga tidak hanya mangandalkan pada pengembangan dan pengelolaan jenis ikan yang ada saat ini sebagai PAD.
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura melaksanakan pendampingan dalam mengoptimalkan peran kelompok tani terkait pemasaran produksi pertanian dengan memaksimal harga serta peningkatan produksi hasil pertanian sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Merevisi peraturan daerah mengenai LP2B yang jumlah luasan saat ini sudah mengalami penyusutan serta mengambil langka-langka strategis dalam mengatasi alih fungsi lahan pertanian.
Dinas Penanaman Modal dan PTSP agar koordinasi bersama OPD terkait ditingkatkan dqlam hal pengawasan serta evaluasi terhadap izin-izin yang tidak melaksanakan prosedur dan ketentuan serta pelaksanaan kewajiban dikeluarkannya izin tersebut dengan berpedoman ketentuan dan UU yang berlaku.
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah agar setiap hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disosialisasikan sehingga pelaksanaan program kegiatan dapat berpedoman pada hasil penelitian tersebut dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan daerah.
Sekretariat Daerah meliputi Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Administrasi Pembangunan serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk selalu berkoordinir dalam penyampaian dokumen pelaporan dalam setiap pembahasan bersama DPRD sehingga terdapat kesesuaian dan keselarasan data pelaporan antar bagain di sekretariat Daerah.
Rekom Pansus III langsung dibacakan Ketua Musabakoh
Musabakoh Berkata penyampaian rekomendasi terhadap LKPj, merupakan tindak lanjut atas penyampaian LKPj 2020 yang disampaikan oleh Plh Bupati Tanjabtim Sapril S Ip yang dibacakan pekan lalu, dari 2 pansus lain pansus III yang terbanyak memberikan Catatan dan Rekomendasi.
32 Rekom tersebut yaitu Dinas Kesehatan, agar setiap puskesmas untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, melakukan pemerataan bantuan fasilitas alat dan sarana kesehatan dan memberikan pelayanan kesehatan diutamakan kualitas dan kuantitas khususnya puskemas perawatan.
RSUD Nurdin Hamzah, meningkatkan pelayanan rumah sakit sehingga masyarakat merasa terlayani dengan baik dan merekomendasikan penambahan tempat tidur pasien sebagai persyaratan mempertahankan status tipe C, merekomendasikan pemeliharaan rehab gedung dan sarana prasarana rumah sakit yang sifatnya mendesak, dalam penanganan terhadap pasien yang terinfeksi covid-19 petugas rumah sakit benar-benar sehat dibuktikan dengan hasil swab.
Dinas Parbudpora agar terus menggali beberapa indikator kegiatan parawisata, lebih meningkatkan kerjasama dengan dinas terkait dalam memajukan destinasi wisata dan mengenalkan produk-produk unggulan sedangkan Dinas Parbudpora bisa menjalankan even-even besar yang dapat memberikan dampak untuk kesejahteraan masyarakat.
Dinas Koperasi dan UMKM, dengan melakukan pemberdayaan kepada koperasi yang sudah ada dibidang sektor Home Industri bukan hanya produksi hasil laut dan diminta untuk mensukseskan program koperasi supaya pelaku usaha masyarakat bisa terbantu.
Dinas Perindag, pansus meminta lebih menggali produksi lokal selain batik dan kopi agar lebih berpariasi dan berkualitas dan mengevaluasi pengelolaan pasar untuk meningkatkan PAD dan juga dalam pengelolaan pasar untuk dapat di SK kan agar lebih bertanggung jawab.
Dinas Lingkungan Hidup, mengapresiasi atas capaian PAD yang melebihi target supaya lebih ditingkatkan dan bersinergi untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat dan memberi himbauan sosialisasi tentang aturan pengelolaan limbah dan membuang sampah, pansus menyarankan TPS 3 R dan daur ulang sampah plastik untuk dipisahkan.
Dinas Nakertrans pansus menyarankan dalam memberikan pelatihan agar tepat sasaran dan bermanfaat untuk masyarakat dan juga meminta pembangunan sarana prasarana dalam pengembangan SDM balai latihan kerja supaya diusulkan melalui Anggara Kementerian.
Dinas Pendidikan Pansus menyarankan ada upaya atau solusi untuk menyelesaikan masalah anak putus sekolah ditingkat sekolah dasar khususnya saat pandemi dan juga untuk lebih memperhatikan fasilitas sarana prasarana belajar.
Bagian Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah, pansus memberikan apresiasi bagi kegiatan yang telah terlaksana dengan capaian yang cukup bagus, untuk dapat dipertahankan dan ditingkatkan , pansus juga menjarankan setiap pembahasan untuk memperhatikan kelengkapan berkas-berkas lebih dahulu.
Akhir kata Pansus III LKPJ Bupati Tahun 2020 dapat menjadi bahan bagi fraksi DPRD Tanjabtim Pansus III juga menyampaikan kepada perangkat daerah terkait dalam mengatasi pandemi covid-19 yang sedang melanda Kabupaten Tanjabtim. (4N5)
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah selesai melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati anggaran Tahun 2020. Adapun masing-masing Pansus DPRD merekom sebanyak 78, terdiri dari Pansus I sebanyak 26 Rekom, Pansus II 20 Rekom dan Pansus III sebanyak 32 Rekom. Pansus I di sampaikan Tri Astuti Handayani 26)
