KOTA JAMBI- Pembahasan mengenai rancangan peraturan daerah (ranperda) mengenai hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD Kota Jambi terus dikebut, itulah yang di buktikan oleh panitia kusus (pansus 1) DPRD Kota Jambi.
Ketua pansus 1 Paul Nainggolan mengatakan, dalam pansus tersebut selain melakukan pembahasan ranperda baru tersebut juga dilakukan dua pembahasan peraturan daerah lain namun ranperda baru yang dimaksud lebih diprioritaskan. “Dua ranperda itu kan hanya direvisi jadi kita prioritaskan ke perda baru tersebut mengingat masa selesai pembahasannya bulan september dan kita udah termasuk telat melakukan pembahasan, “ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa perda baru tersebut merupakan turunan langsung dari undang-undang, dan semua daerah saat ini sedang dalam tahap pelaksanaan di masing-masing DPRD kota se Indonesia.
Sedangkan pokok pembahasan disampaikannya bahwa ranperda baru tersebut hanya fokus ke hak dan proogratif pimpinan dan anggota DPRD.”fokus pembahasannya tidak ada yang penting hanya mengenai hak dan proogratif pimpinan dan anggota dprd,itu saja, “terangnya.
Sementara itu di singgung mengenai teknis pembahasan penyelesaian ranperda tersebut menjadi perda disampaikannya bahwa masing-masing pansus menyelesaikan 1 perda. Dalam pembahasan tersebut turut hadir BPKAD, Kemenhumkam, dan Dispenda.(syah)
