BATANGHARI – Masih tingginya angka kekerasan terhadap ibu dan anak di Kabupaten Batanghari membuat pemerintah galakan Program Kader Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dijelaskan Najmi Ulyati Kabid Perlindungan Ibu dan Anak Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Batanghari, pada tahun 2017, sejak bulan Januari lalu Pemerintah mulai menggalakan program Kader kekerasan dalam rumah tangga. Dimana fungsi utama kader-kader tersebut yaitu memberikan sosialisasi terhadap dampak kekerasan dalam rumah tangga, sebagai wadah penanganan kasus yang sifatnya masih dapat di mediasikan dan melakukan pendampingan penyelsesaian kasus apabila telah masuk ke ranah hukum. “Program kader kekerasan dalam rumah tangga tersebut kita mulai dari tingkat desa terlebih dahulu. Dimana setiap desa terdapat sepuluh orang kader yang terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh masyarakat.” Katanya.
“Saat ini kader-kader tersebut masih di skkan oleh Kepala Desa dan insentif yang diberikan masih di back up melalui dana desa, dan selain kader kita juga ada aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat.” Tambahnya.
Meski kader-kader tersebut telah di galakan sejak januari 2017, Namun sampai saat ini belum semua desa telah memiliki kader kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu sejak di galakannya kader-kader tersebut, sejauh ini Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan belum menerima laporan kegiatan dari kader-kader tersebut. “sampai saat ini blm terima tembusan laporan dari para kader.” Pungkasnya.
Sementara itu Pada triwulan pertama tahun 2017, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Batanghari mencatat ada 27 Kasus kekerasan yang di alami oleh ibu dan anak, dimana 9 kasus di antaranya di alami oleh anak dan 18 kasus lainnya di alami oleh ibu. “Jumlah kasus kekerasan ibu dan anak pada tahun ini memang menurun, pada tahun 2016 lalu terdapat 36 kasus dan saat ini baru terdapat 27 kasus, namun Angka pelecehan seksual yang di alami ibu dan anak masih cukup tinggi.” Terang Najmi. (hnv)
