Perkembangan Sektor Jasa Keuangan di Provinsi Jambi Per Juli 2023 Tumbuh Positif

Kepala OJK Provinsi Jambi Yudha Nugraha Kurata saat Memberikan Sambutan. (Foto: Ian)

JAMBI – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi (OJK Jambi) mencatat kinerja Sektor Jasa Keuangan (SJK) di Jambi pada posisi Juli 2023 tumbuh positif dengan fungsi intermediasi berjalan dengan baik dan profil risiko yang terjaga sejalan dengan semakin tingginya aktivitas ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Jambi pada Q2-2023 tumbuh sebesar 4,81 persen dibandingkan Q1-2023 (q-to-q) dan diikuti dengan inflasi yang masih terkendali di bulan Juli 2023 sebesar 1,15 persen dan berada jauh di bawah inflasi nasional 3,08 persen.

Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab Lembaga Jasa Keuangan semakin percaya diri untuk mengoptimalkan pemasaran produk dan fungsi intermediasi.

Di sisi lain, OJK Jambi juga terus berkomitmen untuk menjaga sektor jasa keuangan agar tetap stabil ditopang permodalan yang kuat dan likuiditas yang memadai.

OJK Jambi juga senantiasa menjaga aspek perlindungan konsumen serta melakukan program literasi dan inklusi keuangan melalui ekosistem keuangan inklusif di daerah tertinggal, program sobat sikapi ke aparat desa, edukasi kepada komunitas istri pegawai beberapa instansi pemerintah, pemberian layanan SLIK, dan pengaduan konsumen di beberapa lokasi kegiatan di Kota Jambi.
Perkembangan Sektor Perbankan.

Kinerja intermediasi Bank Umum (BU) cenderung stabil dan tumbuh, di mana pada Juli 2023 kredit tumbuh sebesar 3,87 persen yoy menjadi Rp47,59 triliun. Kredit konvensional tumbuh sebesar 2,32 persen yoy menjadi Rp42,73 triliun dan pembiayaan syariah tumbuh sebesar 19,78 persen menjadi Rp4,86 triliun.

Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami peningkatan sebesar 1,02 persen (yoy) yang berasal dari DPK perbankan konvensional yang meningkat sebesar 0,16 persen (yoy) menjadi Rp40,38 triliun dan DPK perbankan syariah mengalami peningkatan sebesar 11,55 persen (yoy) menjadi sebesar Rp3,65 triliun.

Loan to Deposit Ratio (LDR) BU pada Juli 2023 tercatat sebesar 108,08 persen atau lebih tinggi dari LDR BU nasional sebesar 83,72 persen, sementara kualitas kredit masih terjaga dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) sebesar 2,04 persen dan masih berada di bawah rasio NPL nasional sebesar 2,49 persen.

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit BU di Jambi masih didominasi oleh kredit konsumsi sebesar 43,84 persen diikuti oleh kredit investasi sebesar 24,89 persen dan kredit modal kerja sebesar 31,27 persen.

Selanjutnya, berdasarkan kategori debitur, porsi penyaluran kredit kepada UMKM tercatat sebesar 45,41 persen dan non-UMKM sebesar 54,59 persen. Hal ini sejalan dengan porsi penyaluran kredit terbesar masih pada sektor pemilikan peralatan rumah tangga lainnya sebesar 30,36 persen, diikuti dengan sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 25,29 persen, dan perdagangan besar dan eceran sebesar 17,49 persen.

Hal yang sama pada kinerja intermediasi BPR di Jambi yang mengalami pertumbuhan kredit pada Juli 2023 sebesar 12,70 persen (yoy) menjadi Rp1.038,78 miliar dan DPK tumbuh 14,20 persen (yoy) menjadi Rp978,32 miliar.

LDR BPR di Jambi pada Juli 2023 tercatat sebesar 80,26 persen, berada di atas LDR nasional sebesar 77,11 persen dan kualitas kredit bermasalah dengan rasio NPL sebesar 14,61 persen dan masih berada di atas NPL nasional sebesar 9,79 persen.

Porsi kredit Modal Kerja sebesar 53,32 persen dari total penyaluran kredit, diikuti dengan kredit investasi 29,54 persen dan kredit konsumsi sebesar 17,13 persen. Selanjutnya, porsi penyaluran BPR kepada UMKM tercatat sebesar 82,32 persen dan kepada non-UMKM sebesar 17,68 persen.

Berdasarkan lapangan usaha, porsi terbesar pada sektor konstruksi sebesar 24,34 persen, diikuti oleh sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 18,97 persen dan sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 14,76 persen.

Perkembangan Sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)

Pada sektor IKNB, terdapat kenaikan premi asuransi yang didominasi oleh premi asuransi umum konvensional sebesar 202,39 persen (yoy) dengan total premi sebesar Rp619 miliar dan asuransi jiwa konvensional juga mengalami kenaikan sebesar 10,53 persen (yoy) dengan total premi sebesar Rp467 miliar.

Premi asuransi jiwa syariah mengalami penurunan sebesar 85,10 persen (yoy) dan asuransi umum syariah menurun sebesar 24,65 persen (yoy).

Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) pada Juli 2023 menunjukkan pertumbuhan positif dengan pertumbuhan penyaluran pembiayaan sebesar 41,22 persen (yoy). Sejak berdiri pada tahun 2019 s.d. Juli 2023, Koperasi LKMS Bank Wakaf Mikro Ponpes As’ad (BWM Ponpes As’ad) telah menyalurkan dana sebesar Rp2,09 miliar kepada 1.201 nasabah dengan NPF sebesar 7,30 persen.

Kinerja Perusahaan Pembiayaan di Jambi tumbuh positif dengan penyaluran pembiayaan sebesar Rp8.952 miliar atau meningkat 29,38 persen yoy dengan Non-Performing Financing (NPF) yang masih terjaga di angka 1,88 persen.

Adapun kenaikan pada penyaluran pembiayaan di Jambi, tidak diikuti oleh peningkatan jumlah kontrak pembiayaan. Terdapat penurunan jumlah kontrak pembiayaan menjadi 842.232 kontrak atau turun 26,01 persen (yoy).

Industri modal ventura menunjukan pertumbuhan negatif yang tercermin dari pembiayaan mengalami penurunan sebesar 2,87 persen (yoy) menjadi Rp102,42 miliar dan rasio NPF mengalami peningkatan sebesar 0,70 persen (yoy) menjadi 6,74 persen.

Pada sektor dana pensiun menunjukan pertumbuhan positif, tercermin dari total aset tumbuh 5,96 persen (yoy) menjadi Rp213,89 miliar dan total investasi meningkat 3,22 persen menjadi Rp204,34 miliar.
Perkembangan Sektor Pasar Modal

Di bidang Pasar Modal, jumlah investor dengan identitas dari Jambi terus mengalami peningkatan dan pada Juli 2023 jumlah investor tercatat sebanyak 109.067 Single Investor Identification (SID) atau meningkat 23,83 persen (yoy).

Sementara, jumlah transaksi saham pada Juli 2023 tercatat sebesar Rp827,59 miliar atau turun sebesar 43,32 persen (yoy).

Selanjutnya, nilai penjualan reksa dana yang dilakukan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) di Provinsi Jambi pada Juli 2023 tercatat sebesar Rp176,42 miliar atau meningkat 107,21 persen (yoy).

Meskipun saat ini di Provinsi Jambi belum terdapat perusahaan yang tercatat sebagai emiten, OJK Jambi senantiasa berkolaborasi dengan stakeholder untuk memberikan edukasi untuk mendorong pelaku usaha di Jambi memanfaatkan sumber pendanaan dari Pasar Modal, baik mendaftar menjadi emiten di bursa maupun melalui Securities Crowd Funding (SCF).

Selain akses keuangan sumber dana yang lebih luas, perusahaan juga tidak perlu melakukan pembayaran angsuran kewajiban bulanan karena dana yang diterima sebagai ekuitas pada perusahaan dan imbal hasil dananya dilakukan melalui dividen.
Perkembangan Edukasi dan Pelindungan Konsumen

Hingga akhir Juli 2023, OJK Jambi telah melaksanakan edukasi keuangan sebanyak 27 kegiatan dengan capaian peserta sebanyak 4.333 peserta. Program kegiatan OJK maupun OJK Jambi juga dapat dilihat pada media sosial OJK Jambi (instagram: @ojk_jambi).

Selain itu, s.d. Juli 2023 OJK Jambi juga telah menerima pengaduan konsumen sebanyak 117 pengaduan yang terdiri dari 43 pengaduan perbankan dan 74 pengaduan IKNB. OJK terus mendorong penyelesaian pengaduan nasabah melalui internal dispute resolution oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan saat ini sebanyak 7 pengaduan yang menjadi sengketa sedang dalam proses oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) SJK.

OJK Jambi terus berkomitmen dan memprioritaskan perlindungan terhadap konsumen serta masyarakat dengan lebih responsif menyikapi isu yang ada di masyarakat terkait investasi ilegal maupun isu yang berpotensi menjadi pengaduan pada masyarakat dan LJK diminta melakukan aksi antisipatif lebih dini.

Selanjutnya, OJK Jambi telah memberikan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Debitur (SLIK) baik melalui walk in maupun online mencapai 3.793 permintaan sampai dengan akhir Juli 2023.

Perkembangan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
Mendorong upaya pencapaian target literasi dan inklusi keuangan nasional, TPAKD Provinsi Jambi memiliki Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Kawasan Wisata Kampung Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

Dengan implementasi program kerja ini, diharapkan masyarakat setempat dapat lebih memanfaatkan produk dan layanan lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan kegiatan perekonomian dan taraf hidup masyarakat.

Pencanangan Kawasan Wisata Kampung Laut sebagai implementasi Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) Program TPAKD Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2023.

Pada kegiatan tersebut, dilakukan simbolis 7 (tujuh) program antara lain penyaluran KUR kepada Pelaku UMKM, pembukaan rekening tabungan Simpanan Pelajar (Simpel), penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) oleh PNM, pengentasan miskin ekstrim dan perlindungan pekerja rentan oleh BPJS Ketenagakerjaan, pencanangan program literasi pasar modal oleh Bursa Efek Indonesia Perwakilan Jambi, dan pencanangan Galeri Invest

Selanjutnya, akan terdapat proses inkubasi yang dilakukan pada rentang waktu tiga bulan hingga enam bulan melibatkan 7 (tujuh) IJK yang ada di Provinsi Jambi. Seluruh IJK yang terlibat akan mendampingi selama proses inkubasi sehingga masyarakat dan pelaku UMKM setempat mendapatkan edukasi hingga program pemberdayaan melalui kredit ultra mikro (UMi). (*)

Sudah dibaca 325