490
MUAROJAMBI–Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi meminta kepada perusahaan yang beraktivitas di kabupaten Muaro Jambi agar dapat mengindahkan dan harus transparansi mengenai status perusahaan, terutama dalam hal perizinan, seperti IMB dan izin gangguan lingkungan.
Penegasan itu diutarakan Raden Fauzi, aanggota DPRD Muarojambi sekaligus menjabat sebagai Ketua Komisi C DPRD Muarojambi senin (08/05). Menurut politisi PKS ini transparansi antara perusahan dan pemerintahan Kabupaten itu sangat penting. Seperti, masalah pemerintah menentukan jumlah dana yang harus diberikan perusahaan kepada Pemkab dalam bentuk dana CSR.
Dijelaskan Raden jika transparansi terwujud, Dewan dan Pemkab dapat lebih mengetahui terhadap IMB dan Izin Gangguan (HO) yang bermasalah, bahkan yang tak memiliki IMB. Contohnya, berdasarkan laporan masyarakat ada gudang di Desa Tangkit, Sungai Gelam, kedapatan gudang satu area dengan satu IMB tetapi di dalamnya banyak terdapat gudang dengan objek yang berbeda.
Selama ini ditambahkan Raden Fauzi penarikan CSR memiliki kesan semacam paksaan. “Ini tidak boleh lagi terjadi, kami dewan meminta transparansi harus ditegakan, ” tandas Raden. (syah)
