Sidang Praperadilan Kejari WO Kembali Digelar 

73 views

Pihak Termohon Melakukan WO Atas Persidangan Praperadilan Karena Prinsipal Tidak Dihadirkan, Sidang Tetap Dilanjutkan. Hakim dianggap Inkonsisten

MUARASABAK, RJC – Termohon yakni Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur) lakukan Walk Out (WO) dalam persidangan praperadilan. Hal ini disebabkan oleh ketidakhadiran prinsipal (N/Pemohon, red) sesuai hasil kesepakatan dan pernyataan Hakim dalam sidang sebelumnya (16/11/2021) dimana Hakim menyatakan jika prinsipal tidak hadir maka gugur.

Hal ini disampaikan Arsyad yang didampingi anggota Tim yang mewakili dari pihak Kejaksaan dihadapan media. Arsyad mengatakan dalam sidang hari Selasa (16/11/2021), ada kesepakatan untuk menghadirkan prinsipal dan hakim memutuskan untuk dihadirkan prinsipal Jumat (19/11/2021) sebagai batas waktu, Namun dalam sidang ini tidak hadir.

Penasehat Hukumnya juga tidak bisa menghubungi, maka kami keberatan. Namun hakim tunggal tetap melaksanakan persidangan, ya, kami keberatan dan melakukan WO.

“Meskipun kita WO, kita tetap pantau terkait sidang dan akan lakukan koordinasi dengan tim yang di tugaskan dalam sidang praperadilan ini”, jelas Arsyad.

Ditambahkan anggota Tim Kejari lainnya, sesuai laporan hasil sidang pertama (selasa, 16/11/2021). Menyitir sebagian laporan tersebut, sidang yang dilaksanakan pada pukul 11.30 WIB, dalam agenda Jawaban dari pihak Pemohon. Terkait SEMA No 1 /2018, pihak pemohon meminta bukti SEMA No. 1 tahun 2018 tentang Larangan praperadilan bagi pemohon jika sudah dinyatakan DPO atau tersangka.

Sidang tetap dilaksanakan dan menghadirkan prinsipal sampai dengan Jum’at, dan Hakim tunggal akan memutus perkara. Sidang selesai sekitar pukul 12.55 WIB.

Saat di konfirmasi atas WO nya pihak termohon, Nunung Ketua Pengadilan Negeri Tanjab Timur tidak bersedia memberikan tanggapan.

“Maaf mas, saya tidak bersedia memberikan tanggapan soal itu”, tutup Nunung

Diketahui dalam SEMA No. 1/2018 yang dikeluarkan pada 23 Maret 2018 tentang larangan mengajukan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang (DPO).

Jika permohonan praperadilan tetap dimohonkan oleh penasehat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima dan putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.

Penetapan DPO oleh Kejaksaan RI terhadap N mulai 12/11/2021, sedangkan pemohon atas nama Nurkholis dengan No. Perkara 3/pid.pra/2021/PN TJT di daftarkan per 8/11/2021 dan penetapan hari sidang pertama Selasa, 16/11/2021, dan persidangan 19/11/2021.

Kejari Ancam Terapkan Pasal 21 UU Tipikor

Arsyad, anggota Tim Kejari dalam perkara praperadilan mengancam akan menerapkan pasal 21 UU Tipikor. ” Kita akan terapkan pasal 21 UU Tipikor ke siapapun ya”, tegasnya.

Pasal 21 dalam UU No. 31/199 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150 Juta dan paling banyak Rp. 600 Juta. (4N5)

Comments

comments

Penulis: 
    author

    Posting Terkait