Tebo, 1 Desember 2025 – Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jambi, Mustaharuddin, SE.ME, melaksanakan Reses sebagai sarana Silaturahim dan Serap Aspirasi di dua titik wilayah Kecamatan Tebo Ilir. Kunjungan ini menjadi ruang dialog langsung antara warga dan wakilnya, agar kebijakan yang diperjuangkan di Provinsi semakin relevan dengan kebutuhan lapangan.
Lokasi 1 – Gedung Serbaguna, Desa Teluk Rendah Pasar
Warga menyampaikan beberapa kebutuhan prioritas, mulai dari sarana sekolah SMK, meja–kursi madrasah, hingga harapan honorer untuk peningkatan status kerja.
Menanggapi hal tersebut, Mustaharuddin memberi penjelasan yang realistis namun tetap solutif:
“Aspirasi pendidikan akan saya usulkan melalui pokok pikiran 2026 dan saya dorong agar masuk prioritas pembiayaan daerah. Untuk kebutuhan madrasah, segera saya hubungkan dengan anggota DPRD Kabupaten/Kota agar lebih cepat tertangani. Terkait P3K, saat ini memang belum ada alokasi anggaran dari Provinsi, namun aspirasi ini tetap kami kawal dalam pembahasan kebijakan ke depan.”katanya.
Respons ini menegaskan bahwa reses bukan ruang memberikan janji instan, melainkan memastikan setiap aspirasi mendapat jalur pengawalan yang tepat.
Lokasi 2 – Desa Tuo Ilir
Aspirasi warga berfokus pada jalan kabupaten, sarana prasarana sekolah, serta tindak lanjut bantuan dari dinas terkait.
Mustaharuddin memberikan penjelasan secara proporsional:
“Untuk jalan desa, kewenangannya memang berada di pemerintah kabupaten. Karena itu, saya akan berkoordinasi dan menghubungkan aspirasi ini dengan anggota DPRD Kabupaten dari PKS. Sementara kebutuhan sekolah akan kita perjuangkan dalam pokir 2026. Dukungan yang sedang diproses di Dinas PU juga segera saya follow-up agar pelaksanaannya tepat sasaran.” katanya.
Dalam kesempatan ini, Mustaharuddin juga menyerahkan paket sembako kepada warga serta memberikan bantuan dana untuk Musholla/Madrasah setempat sebagai bentuk dukungan nyata bagi kegiatan masyarakat.
Agenda reses dua lokasi ini menegaskan bahwa Mustaharuddin hadir bukan sekadar menyerap aspirasi, tetapi membawa pendekatan solutif yang realistis, sesuai kewenangan, dan tetap menjaga akuntabilitas publik.
“Reses bukan hanya mendengar, tetapi memastikan setiap suara warga menemukan jalur penyelesaiannya,” ujarnya. (Rls/Red)






