MERANGIN – Pasca persoalan mahalnya harga Gas LPG dan sempat terjadinya aksi demontrasi oleh aktivis Himpinan Mahasiswa Islam (HMI) Pimpinan Cabang Merangin yerhapat pihal pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merangin pada beberapa bulan yang lalu.
Membuat Komisi II DPRD Merangin tidak tinggal diam dan mendatangi Kantor DPC Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Jambi pada Rabu (31/5) lalu.
Kedatangan para wakil rakyat Merangin kekantor organinasi para agen dibawah naungan PT. Pertamina (Pesero) yang menangani persoalan Minyak dan Gas di Indonesia tersebut, guna mencari solusi apa penyebab kelangkaan dan mahalnya Gas elpiji bersubsidi di Merangin dalam beberapa bulan terakhir.
Sekretaris Komisi II DPRD Merangin Heri S Mohza, saat dikonfirmasi sejumlah awak media, membenarkan bahwa pihaknya mendatangi Kantor Hiswana Migas Jambi.
Kedatangan pihaknya tersebut jelas S Mohza, mebahas soal peran pengawasan pihak Pemerintah Daerah (Pemda) yang harus diperkuat agar tidak kecolongan oleh pangkalan.”Kontrak antara pangkalan dan agen sistemnya harus transparan, posisi pengawasan pemerintah harus harus diperkuat. Karna Pemda memiliki kewenangan karena terkait izin tentu berkaitan dengan pemerintah, jangan sampai pengawasanya lemah,” ujar pria yang akrab disapa Taboy ini.
Bukan itu saja ungkap Taboy, pihaknya juga membicarakan adanya permintaan pangkalan melalui surat resmi Bupati Merangin beberapa waktu lalu, agar menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dari Rp. 16 ribu menjadi 18 Ribu bersama pihak Hiswana Migas.”Kalau soal pengusulan kenaikan Het, Hiswana ikut mempersoalkan karena penetapan HET terdahulu melalui kajian matang, jika naikkan HET secara tidak langsung menambah beban masyarakat, ditambah lagi komisi II tidak dilibatkan dalam pengusulan het beberapa waktu lalu, dan kami juga minta pemerintah daerah meninjau ulang usulan tersebut,” terangnya.”Permasalahannya muncul akibat cacah awal, ingat gak? dulu masyarakat kita tidak peduli dengan gas tabung 3 kg, alasan takut meledak dan sebagainya, ternyata sekarang semua ikut menikmati, itulah penyebab daerah kita khususnya selalu kekurangan stok,” tambahnya.
Dari hasil koordinas beberapa hari yang lalu jelas Taboy, yang akan dijalankan Hiswana sebagai wadah para agen pengusaha minyak dan gas, khusus urusan elpiji tertentu atau elpiji bersubsidi ini melalui Desa dan kelurahan akan melakukan pengendalian konsumen dengan sistem kartu.”Akan dilakukan pengendalian melaui kartu atau kupon pelanggan. Agen yang sudah menerapkan PT. Haula Buana Com dan Amanah Mulia Utama, sementara agen PT. Putra Siarang paling lambat bulan Juli di perintahkan Hiswana Migas Jambi menerapkannya,” pungkas Taboy.
Bahkan dalam waktu dekat kata Taboy pihak DPRD melalui Komisi II akan memanggil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUMKPP) tentang teknis pendistribusian kartu.”Dalam waktu dekat Komisi II akan panggil koperindag, (DKUKMPP) untuk membahas beberapa hal, terutama soal sistem pendistribusian kartu kendali agar peruntukannya nanti benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.(anto)
