Tanjabtim Numpang Uji KIR ke Daerah Tetangga

55 views

Irwanto : Sejak dihentikan uji KIR per Maret 2020 retribusi Nihil, hingga 2025 diperkirakan baru bisa di jalankan kembali

MUARASABAK, RJC – Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor dengan program pengujian kelayakan kendaraan bermotor  yakni dengan pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor dengan anggaran yang digelontorkan senilai Rp. 1,4 Milyar realisasi Rp. 1.395.250.000,- dengan SilPa Rp. 4.750.000,- hal itu tertuang dalam LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.

Ternyata alat Uji KIR belum bisa di manfaatkan.

Sejak Pemberlakuan Uji KIR dengan standart Blue Print, oleh Dirjend Transportasi Darat, maka Dinas Perhubungan Tanjab Timur tidak bisa melakukan uji KIR per Maret 2020.

Di stopnya uji KIR berdasarkan keputusan Dirjend Transportasi Darat, dimana Balai Pelaksana Transportasi Darat (BPTD) Wilayah V memerintahkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi  yang belum memiliki standar uji diwajibkan untuk numpang uji di kabupaten atau kota terdekat.

“Untuk kabupaten Tanjab Timur kita numpang uji KIR di Dishub kota Jambi”

Di sampaikan Irwanto, Kepala Dinas Perhubungan Tanjab Timur, Memang benar, Kita (Dishub), telah membeli alat uji di 2020, namun alat uji ini masih harus dilakukan test kalibrasi dan dilanjutkan akreditasi. Setelah lolos baru bisa untuk uji KIR.

“Kita masih jadwalkan pihak BPTD untuk melakukan test Kalibrasi, diperkirakan bulan Juli – Agustus sudah bisa dilaksanakan. Kemudian setelah itu, baru dilakukan uji Akreditasi, ya, harapannya 2024 kita sudah mendapatkan rekomendasi mister KIR jadi bisa berdiri sendiri untuk uji KIR, ” Terangnya.

Ditambahkan oleh Irwanto,  selama Enam bulan di tunjuk menjadi Kepala Dinas, saya kumpulkan persoalan-persoalan di Dishub. Salah satu adalah mengenai Uji Kir dan hasil Kalibrasi yang dilakukan dari pihak BPTD ada permasalahan di uji emisi bahan bakar (Solar) alat digitalnya tidak bisa mendeteksi. Nah, untuk perbaikan teknisi sangat terbatas harus di datangkan dari Jakarta.

Persoalan selain itu, kita tidak mungkin melaksanakan uji KIR di kantor ini sesuai yang telah ditempatkan, karena lokasinya sempit dan lalulintas terganggu. Maka, rencana kita akan pindahkan di lokasi yang rencana untuk terminal di Parit Culum II.

Dengan begitu, Dishub selama Dua tahun (2020 – 2022) bahkan di perkirakan hingga 2025, tidak memiliki pemasukan restribusi (PAD)  dari sektor KIR yang bisa disetor ke Keuangan Daerah.  Aturan yang lama sesuai Perda 10/2012 besaran restribusi KIR sudah di atur. Jika berdasar tahun 2019, rata rata kendaraan yang di Uji hanya  2000 an.

Sekarang ini, untuk pemilik kendaraan bermotor yang mau uji KIR kita hanya memberikan surat rekomendasi untuk dibawa ke Kota Jambi.

Di Tanjab Timur ini, kata Irwanto banyak kendaraan dari plat nomor luar, jadi memang masih kecil PAD dari restribusi KIR. Inilah kerugian kita.

Dapat diketahui, Uji KIR (disadur dari Bahasa Belanda ‘KEUR’) merupakan serangkaian pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut layak dikendarai di jalan raya.

KIR adalah rangkaian tes untuk mengukur apakah sebuah kendaraan masih layak jalan atau tidak. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda ‘keur’ yang berarti menyetujui.

Uji KIR wajib bagi kendaraan niaga, baik itu yang digunakan untuk mengangkut penumpang maupun barang.
Kendaraan yang wajib uji KIR
Melakukan uji KIR adalah wajib hukumnya bagi beberapa jenis kendaraan bermotor. Dulu, kendaraan yang wajib melakukan KIR terbatas pada kendaraan dengan pelat kuning saja.

Namun, kini pengertiannya meluas sehingga uji KIR juga wajib pada kendaraan penumpang yang tidak menggunakan pelat kuning. Berikut daftar lengkap kendaraan yang wajib uji KIR: ​​​​​​​Dump truck, Truk tangki, Double cabin, Pick up, Bus, Taksi, Angkutan kota, Travel (khusus yang bertrayek), Kendaraan khusus (dengan tambahan kereta gandeng atau tempel). (4N5)

Comments

comments

Penulis: 
    author

    Posting Terkait