MUARASABAK, RJC – Paripurna penyampaian pendapat akhir badan anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) terhadap Rancangan peraturan daerah (Ranperda) sungguh banyak sekali catatan kinerja terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) Tahun 2019, di Gedung DPRD Tanjabtim, Senin (27/7/2020).
Musabaqoh membacakan pendapat akhir Banggar terhadap LKPJ Bupati Tanjabtim Tahun 2019, dari mulai pendapatan, belanja, dana tranfer, surflus /defisit, pembiayaan netto dan silpa di Tahun 2019, ucapnya.
Banyaknya catatan yang disebutkan terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dimulai dari Dinas Pendidikan dengan anggaran belanja terealisasi sebesar 94,13 persen untuk segera melaksanakan regrouping (penggabungan) sekolah-sekolah yang siswanya setiap tahun mengalami penurunan, sehingga kekurangan dana BOS akibat minimnya siswa tidak menjadi beban bagi APBD kabupaten.
Dinas Kesehatan terealisasi 94,06 persen disarankan untuk mengiventaris dan mendata kembali pemenuhan fasilitas kesehatan serta tenaga medis khususnya terhadap puskesmas, pustu dan polindes didaerah terpencil sehingga tidak menjadi penghalang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan Rumah sakit Nurdin Hamzah realisasi 95, 08 persen, dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat memperhatikan fasilitas ruang yang memadai sehingga pasien nyaman dan keluarganya serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai rumah sakit satu-satunya di Tanjabtim.
Dinas PUPR dengan realisasi sebesar 91,76 persen ada 2 catatan penting yakni meminta terhadap temuan hasil BPK RI atas laporan keuangan segera ditindaklanjuti dan menyarankan lebih terarah dalam merencanakan kegiatan pembangunan dengan asas manfaat, kondisi riil dan target yang akan dicapai sehingga dapat terwujid dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dinas Perkim terealisasi sebesar 94,10 persen mendapat 3 catatan yakni terhadap rekanan yang akan mengikuti proses lelang pekerjaan, jika masih terdapat temuan yang belum diselesaikan untuk segera menindaklanjuti, lebih terarah dalam merencana pembangunan, kondisi rill dan target capaian serta mengoptimalkan peranan SPAM dalam membrikan pelayanan dan pengelolaan air bersih kepada masyarakat.
Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yakni Satpol PP dan Damkar dapat menegakan perda tentang hewan diseluruh kecamatan wilayah Tanjabtim dan menginventarisir kebutuhan alat damkar dengan mempertimbangkan ketersedian anggaran skala prioritas rawan bencana.
Terkhir urusan wajib masalah Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terealisasi sebesar 99,11 persen tak luput dari catatan yakni disarankan dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Dukcapil guna singkronisasi data terkait dengan program bantuan pemerintah serta turun langsung mengecek kebenaran sesuai kriteria calon penerima bantuan sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.
Urusan wajib non pelayanan dasar terdiri dari Dinas Tenaga kerja dan tranmigrasi terus dapat meningkatkan kawasan KTM menjadi kawasan agro wisata suber PAD, Dinas Ketahanan Pangan mendapat apresiasi atas capaian ketersedian pangan di Tanjabtim, teruslah meningkatkan ketahanan pangan melalui kegiatan lumbung pangan sehingga dapat menunjang ketersedian masyarakat dan menampung gabah masyarakat, Dinas lingkungan Hidup merekomendasikan tetap meningkatkan pelayanan, pengelolaan serta permasalahan sampah serta mengawasi permasalahan perusahaan terkait pengelolaan limbah terhadap pencemaran lingkungan, Dinas PMD kiranya lebih meningkatkan penguatan kelembagaan desa dan sumber daya aparatur desa, terutama dalam pengelolaan dana desa, dana swakelola lebih mengutamakan / memberdayakan masyarakat sekitar desa, pembangunan desa sinergi dengan pemerintah kabupaten terutama pembangunan fisik sehingga singkronisasi berjalan optimal dan tidak ketergantuan pada APBD kabupaten, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB diharapkan lebih mengoptimalkan peranan penyuluh dan motivator KB dalam mensosialisasikan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan program KB mendukun program Nasional.
Dinas Perhubungan kiranya berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak kepolisian, perhubungan provinsi serta pihak terkait lainnya dalam penertiban kendaraan lebih muatan dan aktifitas penyiraman sawit sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas dan menimbukan kerusakan jalan, Dinas Kominfo teruslah berkoordinasi dengan provider yang ada dalam Provinsi Jambi dalam arean Tanjabtim masih blank spor dan sinyal lemah. Dinas Koperasi dan UKM diminta mendata kembali koperasi yang masih aktif dan penghapusan koperasi tidak aktif, melaksanakan pembinaan, peran dan tanggungjawab, koperasi menjadi percontohan di Provinsi Jambi. Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk selalu mengawasi dan evaluasi terhadap izin yang tidak melaksanakan prosedur dan ketentuan serta pelaksanaan kewajiban dikeluarkan izin sesuai aturan. Dinas Pariwisata kebuyaan pemuda dan olahraga disarankan kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan, kesian daerah dan promosi wisata daerah serta eksploitasi cagar budaya dan peningkatan budaya dlam meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Tanjabtim, lebih proposional dalam menempatkan penjaga sarana olahraga yang disesuaikan kebutuhan. Dinas Perpustakaan dan kearsipan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan terus tingkatkan guna menambah wawasan dan menumbuhkan minat baca bagi anak sekolah serta meningkatkan kunjungan siswa ke perpustakaan kabupaten.
Urusan pilihan terdiri dari Dinas Perikanan agar dapat membantu dan memfasilitasi masyarakat nelayan dalam memaksimalkan pengelolaan budidaya ikan air tawar serta inovasi hasil perikanan dan mengupayakan bantuan alat pembuatan pakan ikan sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat. Dinas Tanaman pangan dan Holtikultura mengupayakan LP2B telah ditetapkan perda tidak beralih fungsi menjadi lahan perkebunan. Dinas Perindag berperan aktif dalam melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan pasar di Tanjabtim.
Penunjang urusan terdiri dari Inspektorat banggar memberikan apresiasi dalam menindaklanjuti temuan BPK RI dan terus mengkoordinasikan dengan OPD terkait terhadap penyelesaian temuan tersebut. Badan Perencanaan daerah terealisasi sebesar 87,35 persen cacatannya agar belanja tidak langsung disetiap OPD dapat diproposionalkan dalam penganggarannya dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan formasi, promosi dan mutasi pegawai. Dinas Keuangan terealisasi sebesar 84,53 persen diminta lebih cermat dan proposional dalam penetapan anggaran belanja disetiap OPD. Badan Kepegawaian terealisasi sebesar 89,41 persen disarankan agar mengkoordinir pendataan pegawai non PNS yang berada disetiap OPD serta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam hal penempatan guru. Badan Litbangda disetiap penelitian yang telah dilaksanakan dapat disosialisasikan, sehingga pelaksanaan program kegiatan dapat berpedoman pada hasil penelitian.
Pendukung terdiri dari Sekretariat daerah disarankan mengambil langkah-langkah strategis dalam memaksimalkan peran dan fungsi BUMD sehingga tujuan peningkatan PAD tercapai dan Sekretariat DPRD dapat mengoptimalkan pemanfaatan ruangan yang ada untuk penunjang kegiatan setiap alat kelengkapan DPRD.
Wilayah Kecamatan yang terdiri dari 11 kecamatan di Tanjabtim dengan anggaran 61 milyar terealisasi 58 Milyar diminta untuk terus bersinergi program kegiatan desa dan kelurahan, alat excavator dimanfaatkan sesuai juknis dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam mengoptimalkan PAD melalui pemanfaatan alat tersebut dan Badan Kesbangpol untuk terus mengoptimalkan peran FKUB dalam mengambil langka kongkrit terhadapbsuatu masalah dan mencegah dan penanganan penyakit masyarakat yang mulai marak di Tanjabtim. (4N5)
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) terhadap Rancangan peraturan daerah (Ranperda) sungguh banyak sekali catatan kinerja terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) Tahun 2019, di Gedung DPRD Tanjabtim, Senin (27/7/2020). Musabaqoh membacakan pendapat akhir Banggar terhadap LKPJ)
