TANJAB BARAT- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion Pra Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Perlindungan Produk Unggulan Daerah dan Penyelenggaraan Perpustakaan di aula Tungkal Hotel, Selasa (10/3/2020).
Dalam kesempatan ini, Sekretaris DPRD Kabupaten Tanjab Barat Henrizal, S. Pt. MM mengatakan, tujuan dari Focus Grup Discussion (FGD) merupakan kegiatan dalam rangka wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat dan OPD terkait guna memberikan masukan dalam penyempurnaan draf Ranperda Inisiatif DPRD Tanjab Barat.
“Ranperda tersebut yakni tentang Perlindungan Produk Unggulan Daerah dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.”ucap Sekwan saat menyampaikan laporan.
“Suatu regulasi atau perda perlu, Perda di buat harus beradab kan nilai-nilai pancasila dan UUD, kita mengakui dalam membuat perda tidak mudah, perlu waktu dan pemikiran yang ekstra,” tambahnya.
Perlu untuk diketahui bersama, bahwa dalam rencana pembentukan Ranperda ini agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik peraturan diatasnya maupun peraturan yang sejajar.
“Perda dapat diimplementasikan tidak sekedar aturan, oleh karena itu perda harus harmonis,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Bapemperda Muhammad Zaki, ST menyebutkan bahwa Ranperda ini dibentuk karena adanya diskusi yang dilakukan oleh DPRD Tanjabbar dan Pemkab Tanjabbar terkait dengan produk unggulan Tanjab Barat. Hal ini juga sejalan dengan akan di gadang-gadangkannya pada tahun 2045 Indonesia akan menjadi Negara Maju.”Dan kita menginginkan Kabupaten Tanjabbar sebagai penunjang Indonesia sebagai Negara Maju. Sehingga hari ini rapat Focus Group Discussion ini guna menampung aspirasi. Kedepan mungkin kita bisa rapat dengan pengusaha, sehingga produk unggulan dari Tanjabbar ini semakin berkembang,”pungkasnya.
Forum Group Discussion Pra Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini juga dilaksanakan sesi kedua yaitu tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dengan Narasumber Elmond Bogie Sigiro S.H. dan Robby Noor Hakim, S.H. dari Kanwil Kemenkum HAM bidang Perancang Perundang-undangan Provinsi Jambi.(by)
