Laporan Wartawan rakyatjambi.co, Eko wijaya
rakyatjambi.co, KUALA TUNGKAL- Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Fraksi Partai Amanah Nasional (PAN), Adam mendorong DPRD Tanjung Jabung Barat untuk segera membentuk Pansus penyelesaian persoalan antara PT Wira Karya Sakti (WKS) dangan masyarakat di Kecamatan Betara dan Pengabuan yang merasa dirugikan dengan luapan banjir dari kanal deras milik anak perusahaan Sinar Mas Group tersebut.
Adam menjelaskan, pembentukan pansus ini dimaksudkan untuk menemukan titik terang penyelesaian ganti rugi tanaman petani yang mati sia-sia akibat keberadaan kanal PT WKS di dua Kecamatan tersebut, seperti tanaman kopi, pinang, dan komoditi lainnya.
Dijelaskannya, data yang dirangkum dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ada seluas 276 hektare perkebunan masyarakat yang rusak. Bila dirupiahkan, kerugian yang harus di tanggung oleh masyarakat mencapai 30 miliar rupiah.”Kami fraksi PAN mendorong agar segera dibentuk pansus penyelesaian konflik antara PT WKS dengan masyarakat. Jangan sampai permasalahan ini berlarut larut, kasihan masyarakat,”kata Adam saat di bincangi rakyatjambi.co di kantornya, Rabu (01/02/2017).
Dia mengungkapkan, pihak WKS dianggap tidak komperatif dalam penyelesaian persoalan kanal milik mereka, hal ini di perkuat dengan ketidakhadiran satupun pihak dari PT WKS saat hearing antara dewan dan masyarakat kecamatan Betara dan Pengabuan di gedung DPRD Tanjung Jabung Barat, Senin (27/02/17) lalu.”Saya ingin persoalan PT WKS ini di pansuskan. Sebelum ada kanal WKS dulu memang pernah banjir tapi tidak seperti ini, banyak tanaman perkebunan warga yang mati. Sungai alam banyak dimatikannya, seperti Sungai Baung di Pengabuan. Saat hearing pihak WKS diundang tidak ada yang hadir, “sebut Adam.
Lebih jauh Adam menambahkan, terlepas dari persoalan Kanal, keberadaan PT WKS selama ini selalu menimbulkan konflik tak berkesudahan di kalangan masyarakat, diantaranya dugaan penyerobotan lahan milik masyarakat oleh perusahaan raksasa yang berkedudukan di Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu.”Persoalan PT WKS ini tidak berkesudahan, mulai dari keberadaan Kanal yang meluap karna banjir hingga merendam kebun warga di tahun lalu, hingga sengketa tanah dengan masyarakat, makanya fraksi PAN menginginkan di bentuk Pansus,”tegasnya.
“Dewan bakal menjadwalkan pertemuan kembali pada 7 Maret 2017 mendatang. Tujuannya untuk mencari solusi terkait dampak banjir dari luapan kanal PT WKS. Sekali lagi saya mendorong agar DPRD Tanjab Barat membentuk Pansus penyelesaian konflik PT WKS, “Tandas Adam.
