Massa Tuntut Pemkab Tidak Memakai Pejabat Mantan Napi
KUALA TUNGKAL – Massa mengatas namakan Jaringan Pemantau Kewenangan (JPK) menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang kantor Bupati Tanjabbar.
Puluhan Pengunjuk rasa tersebut, menuntut ketegasan Pemkab dan DPRD Tanjabbar agar tidak lagi memakai pejabat yang pernah terjerat kasus hukum atau Nara Pidana (Napi). Bahkan pernah mencicipi nginap di “Hotel Prodeo” terjerat kasus korupsi.“ Kami mempertanyakan bagaimana bisa mantan napi bisa menempati jabatan strategis pada instansi Pemerintah Tanjabbar,” teriak pengunjuk rasa, Muklis Harianto.“ Apa sudah tidak ada lagi pegawai ASN lainnya, sehingga mereka yang pernah punya catatan hitam diberi amanah jabatan yang cukup berat dan strategis,” timpal pengunjuk rasa lainnya.
Menanggapi tuntutan para pendemo, Kepala BKPSDM Tanjabbar, Encep Jarkasih mengaku saat ini BKPSDM sudah diminta untuk mendata. Diakuinya, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) kini kerjasama dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terkait pejabat yang pernah menjalani hukuman.“ Masukan ini kami jadikan evaluasi, akan kami sampaikan ke bupati,” kata Encep.
Informasi yang diperoleh media ini, setidaknya ada ASN yang jabatannya strategis di lingkungan Pemkab Tanjabbar yang pernah tersandung kasus hukum dan mendekam di balik jeruji besi.(end)
