DPRD Tanjabtim Gelar Paripurna Sampaikan Nota Pengantar Dua Ranperda

47 views

Infrastruktur menjadi isu strategis yang pertama dari 10 isu yang disampaikan dan konektivitas  menjadi kunci pemerataan kesejahteraan

 

MUARASABAK, RJC – Sidang Paripurna DPRD Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Jum’at, 3 September 2021 dalam agenda penyampaian Nota Pengantar Dua Ranperda oleh Bupati, yakni Ranperda tentang RPJMD tahun 2021- 2026 dan Ranperda  tentang Badan Kesbangpol.

Disampaikan wakil bupati Robby Nahliansyah mewakili Bupati membacakan naskah Ranperda RPJMD 2021-2026,  sesuai amanat Permendagri no. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan Tata Cara Perubahan  RPJPD, RPJMD dan RKPD. Selain itu juga mempertimbangkan perkembangan kondisi daerah Tanjabtim Lima tahun terakhir.

Didalam pertimbangan tersebut terkait, gambaran umum kondisi daerah, isu isu strategis serta selaras dengan RPJPD, RPJMD, RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dan RPJMD kabupaten tetangga.

Dalam penyampai nota pengantar, ada yang menarik, dimana koneksivitas antar wilayah desa, kecamatan dan kabupaten sebagian besar sudah terhubung walau belum layak digunakan namun sudah memperpendek jarak.

Ada yang perlu di dorong konektivitas, kata Robby Nahliansyah, membacakan nota pengantar tersebut, diantaranya, koneksivitas yang mampu memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan wilayah bukan keseragaman.  Memperluas pertumbuhan melalui sistim penyediaan jaringan antar moda untuk menghubungkan hinterland dan wilayah tertinggal. Upaya pertumbuhan inklusif  dengan terhubungnya daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar.

“Koneksivitas untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat lebih cepat terwujud”.

Koneksivitas tahun 2020 sebesar 72,04 persen berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang dibuktikan dengan rasio gini di angka 0,25 atau kategori ketimpangan rendah dan itu dirasakan masyarakat.

Persoalan koneksivitas menjadi beban berat dikarenakan 62 persen wilayah Tanjabtim berupa gambut, maka baru terurai dengan 32 persen jalan dengan permukaan tanah dari total panjang jalan kabupaten  1.177 KM.

Beban beratnya lagi banyaknya sungai yang membentang maka dibutuhkan jembatan. Baru 168 jembatan yang dibangun dengan konstruksi benton dari 525 jembatan yang ada.

Penataan air menjadi faktor penting dikarenakan komoditas unggulan Tanjabtim dari sektor pertanian dan perikanan. Lahan pertanian rawa  dari 44.100 hektar  baru tersedia jaringan irigasi 21,72 persen yang lain dalam kondisi rusak.

Dari dua sektor unggulan ini terhitung PDRB nya  menyumbang 24,27 persen di tahun 2020, maka dua sektor ini termasuk  sektor potensial kedua di bawah sektor pertambangan dan galian. Tetapi menyumbang terbesar penampung tenaga kerja 68,78 persen.

Tekat kuat pemerintah untuk memajukan sektor perikanan dan pertanian dengan alasan  sektor ini merupakan soko guru perekonomian Kabupaten Tanjabtim.

Tingkat partisipasi kerja tahun 2020 sebesar 74,18 persen sudah cukup baik tetapi kompetensinya masih belum optimal sehingga belum bisa bersaing dengan tenaga kerja dari luar kabupaten.

Investasi juga menjadi prioritas di RPJMD Tanjabtim baik investasi non residential maupun residential, maka tekad pemkab akan mempermudah perizinan, kelancaran aksesibitas, ketersediaan tenaga kerja, dan fasilitas penunjang.

Tekad pemkab yang lainnya, yakni menjaga keseimbangan pembangunan dan lingkungan tidak semata-mata mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya alam.

Robby Nahliansyah yang membacakan nota pengantar pun menyampaikan tiga sasaran pokok:
1. Peningkatan kualitas kelembagaan birokrasi pemerintah daerah
2. Penguatan sektor industri dan akses pasar komoditas unggulan daerah serta
3. Pemantapan pelayanan publik yang prima.

Ada lima masalah besar yang mampu di identifikasi:
1. Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah.
2. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur daerah yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan
3. Rendahnya kualitas sumber daya manusia
4. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi
5. Belum optimalnya keamanan dan ketertiban daerah.

Termasuk, 10 poin isu-isu strategis kabupaten Tanjabtim mulai dari masalah infrastruktur, kontribusi sektor pertanian yang belum mampu berkontribusi dalam pertumbuhan PDRB, hilirisasi sektor industri olahan khusus di sektor pertanian, sektor kemiskinan, IPM, tingkat pengangguran terbuka, digitalisasi, keterlambatan penerimaan PAD, kerusakan tutupan hutan, dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Sidang paripurna DPRD Tanjabtim dalam mendengarkan nota pengantar Dua Ranperda ini langsung dipimpin ketua DPRD Mahrup.
Diketahui untuk tahun 2021 hanya terdapat Lima Ranperda  yang akan  dibahas  dan ditetapkan termasuk Ranperda APBD 2022 dan Ranperda Revisi. (4N5)

Comments

comments

Penulis: 
    author

    Posting Terkait