Surakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat integritas seluruh pegawainya dengan menerapkan manajemen anti penyuapan dan mengoptimalkan OJK Whistleblowing System (OJK WBS) sebagai sarana untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai OJK.
Demikian disampaikan Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam sambutannya pada Forum Diskusi Penegakan Integritas dan Sosialisasi Pengelolaan Whistleblowing System (WBS) OJK yang dihadiri oleh perwakilan Bank Indonesia, asosiasi industri jasa keuangan, akademisi, penyedia barang/jasa, asosiasi profesi dan lembaga penunjang jasa keuangan di wilayah Surakarta di Kantor OJK Solo, Kamis (8/6/2023)
“Salah satu bentuk pengendalian untuk memitigasi risiko fraud adalah dengan mekanisme yang efektif untuk melaporkan pelanggaran, penyalahgunaan, atau perilaku tidak etis di dalam suatu organisasi yaitu melalui whistleblowing system (WBS),” kata Sophia.
Ia menjelaskan, bahwa dalam menindaklanjuti laporan WBS, OJK mengedepankan prinsip-prinsip kerahasiaan, profesional, ketidakberpihakan, praduga tidak bersalah dan perlindungan.
Untuk mendukung prinsip-prinsip tersebut, pengelolaan WBS di OJK juga melibatkan pihak ketiga independen, sehingga diharapkan dapat meningkatkan independensi dan mencegah adanya benturan kepentingan dalam penerimaan pengaduan.
Dalam rangka memastikan kualitas pengelolaan WBS, OJK secara berkala melakukan pengukuran untuk mempertahankan sertifikasi ISO 9001. Pada tahun 2022, nilai maturitas OJK WBS telah mencapai 5 (lima) yang berarti telah berada di level Optimized.
“Kami mendorong semua pihak yang melihat atau mengetahui adanya indikasi kecurangan yang menciderai integritas OJK agar tidak ragu menyampaikannya melalui OJK WBS. Identitas pelapor akan kami jamin kerahasiaannya, sehingga dapat terlindung dari segala bentuk ancaman atau intimidasi,” kata Sophia. (Rls/*)