Laporan Wartawan rakyatjambi.co, Eko wijaya
rakyatjambi.co, KUALA TUNGKAL – Kepala Inspektorat Kabupaten Tanjab Barat, Johanes Chaniago mengkritik keras kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tanjab barat.
Menurut Johanes, petugas Satpol PP kurang optimal dalam mengemban tugasnya. Sebagian besar kewajiban yang harus dilakukan, terkesan terabaikan. Seperti halnya, melakukan penjagaan dan merazia tempat umum serta kos kosan bebas yang kerap kali dijadikan sarana praktik prostitusi terselubung, menertibkan pedagang kaki lima (PKL), anak jalanan dan bangunan tanpa izin.
Johanes sangat menyayangkan alasan klasik pihak satpol pp yang mengaku tak bisa menjalankan tugas karna tidak tersedianya dana.
“Itukan program mereka (Satpol pp) jadi alasan tidak ada uang itu rasanya mereka sendiri yang tidak memprogramkan. Sudah jelas apa Tupoksinya Satpol pp, dari tupoksinya itulah dia menganggarkan. Sekarang kenapa dia tidak menganggarkan, kalau memang itu tidak ada anggaran apa yang ada disana (Satpol PP). Sama dengan kami kalau kami tidak mengaggarkan pemeriksaan berarti, sementara itu tugas kami. Kok tugas kita gak kita anggarkan,” kata Johanes, Rabu (19/10/16).
Dia menjelaskan, Bila Satpol pp selalu saja beralasan kesulitan dana setiap melaksanakan ingin melaksanakan tugasnya, maka persoalan tersebut tersebut sama halnya Satpol pp tidak memiliki program kerja.
“Kita diberikan tugas, kita diberikan anggaran itu laksanakan sesuai tugas kita. Tugas kita apa, tugas satpol pp apa, tugas inspektorat apa, tugas Dispenda apa, tugasnya PU apa. Dari tugas tugas itulah kita buat program kegiatan, kalau dia bilang tidak ada dana berarti dia tidak ada program, kan sedih kita,”ujarnya.
Menurut Johanes, tugas pokok Satpol PP yang utama adalah menegakkan Perda, karena itulah ditegaskan Johanes kinerja Satpol PP yang masih kurang haruslah dirubah dan lebih ditingkatkan kembali.
“Kalau lah sudah merupakan tugas kita dag mesti ada duitnya disana, kalaulah sudah tupoksi kita melekat. Apa semuanya dengan duit program itu adakalanya tidak dengan duit. Suruh dia baca tupoksinya lagi.
Johanes mengungkapkan, untuk menjalankan program kerja sesuai tupoksi dengan dana yang mendukung maka perlu adanya pembicaraan intenal di tubuh institusi itu sendiri.
“Makanya dibicarakan dulu didalam, setelah dibicarakan didalam baru kita usulkan kepada pak bupati melalui TAPD. Ini lo yang kami kerjakan. Masih kurang, nanti kita pada saat rapat di eksekutif dan legeslatif kita sampaikan dikomisi tentang tugas kita ini, kalau dag kita laksanakan akan terjadi begini, kalau dilaksanakan hambatannya begini, begitu.” tandasnya.
